DPRD Surabaya akan mengevaluasi OPD dengan SiLPA APBD 2025 yang tinggi untuk memastikan penyerapan anggaran efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tinggi pada APBD 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab rendahnya penyerapan anggaran sekaligus menjamin setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengatakan secara umum besaran SiLPA APBD 2025 masih berada dalam kategori wajar. Namun, DPRD akan mendalami OPD yang memiliki sisa anggaran besar melalui pembahasan di masing-masing komisi.

“Dalam kaitan SiLPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai,” ujar Syaifuddin, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. Sebab, anggaran daerah berasal dari masyarakat dan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

“Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan, DPRD juga akan memberikan perhatian terhadap program yang berulang kali dianggarkan tetapi tidak terealisasi. Menurutnya, setiap OPD harus mampu mempertanggungjawabkan capaian program beserta manfaat yang dihasilkan.

“Kalau memang akibat program yang gagal, tentu akan kita beri warning. Jangan sampai program dianggarkan berulang-ulang tetapi tidak bisa dilaksanakan. Harus jelas output dan outcome-nya,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberikan penjelasan kepada DPRD terkait komposisi SiLPA APBD 2025 beserta data pendukung dalam pembahasan bersama legislatif.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan besarnya SiLPA tahun ini dipengaruhi masuknya saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam perhitungan APBD. Dana tersebut memiliki mekanisme penggunaan khusus sehingga hanya dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit BLUD.

Menurut Lilik, sejumlah OPD seperti rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Perhubungan telah berstatus BLUD sehingga nilai SiLPA 2025 tampak lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS