LAMONGAN – Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, secara resmi mendorong penguatan sinergi pengendalian inflasi pangan melalui kemandirian ekonomi pesantren. Langkah strategis ini dinilai mampu menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mengokohkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

​Mewakili Bupati Lamongan, Wabup Dirham membuka gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lamongan yang berfokus pada Program Kemandirian Ekonomi Pesantren. Acara yang digelar dalam rangka mendukung penuh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini bertempat di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran.

​Dalam arahannya yang mencerahkan, Wabup Dirham menegaskan bahwa esensi ketahanan pangan tidak semata-mata berbicara mengenai ketersediaan dan pemenuhan konsumsi masyarakat secara berkala. Lebih luas dari itu, instrumen ketahanan pangan memiliki andil krusial sebagai fondasi dalam memelihara stabilitas makro ekonomi, mengendalikan laju inflasi, serta menaikkan taraf kesejahteraan para petani di hulu.

​”Sinergi yang solid antar seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, dan tangguh di Lamongan. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan pasokan aman dan kesejahteraan semua pihak terjaga dengan baik,” ujar Wabup Dirham optimis.

​Menurut Dirham, keterlibatan aktif institusi seperti Bank Indonesia, kalangan pesantren atau akademisi, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha lokal diproyeksikan mampu mengurai sumbatan logistik.

“Kolaborasi ini didesain guna melahirkan sistem rantai pasok pangan (supply chain) yang jauh lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” katanya.

​Dampak konkret dari efisiensi jalur distribusi ini diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas di tingkat hilir, salah satunya melalui perolehan harga komoditas pokok seperti beras dengan harga yang jauh lebih stabil dan terjangkau.

​Kendati mendorong pemangkasan rantai pasok agar lebih ramping, Wabup Dirham memberikan catatan penting yang sangat humanis dan berpihak pada nasib produsen pangan. Ia mengingatkan pentingnya memformulasikan margin keuntungan yang layak dan proporsional bagi para petani.

“Namun jangan sampai upaya pemangkasan perantara justru menggerus pendapatan utama pelaku sektor pertanian. Dengan demikian, petani tetap memperoleh keuntungan yang pantas, dan masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati stabilitas harga,” ucapnya.

​Optimisme besar terhadap kesuksesan integrasi program kemandirian berbasis pesantren ini didukung oleh fakta kuat di lapangan. Kabupaten Lamongan hingga kini memegang predikat kokoh sebagai salah satu lumbung pangan nasional terbesar. Pada tahun 2025, catatan produksi padi di Lamongan menembus angka fantastis mencapai sekitar 1,3 juta ton, menjadikannya produsen terbesar di Provinsi Jawa Timur.

​Selain kapasitas produksi yang melimpah, sektor pertanian terbukti menjadi motor penggerak utama urat nadi perekonomian daerah dengan kontribusi dominan mencapai lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Buruto (PDRB) Kabupaten Lamongan.

​Melalui jalinan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pondok Pesantren Sunan Drajat, Bank Indonesia, serta berbagai elemen terkait lainnya, gerakan kemandirian ekonomi berbasis pesantren ini diharapkan mampu membuahkan kemaslahatan nyata, melipatgandakan kesejahteraan petani, dan merawat daya beli masyarakat luas demi pertumbuhan ekonomi Lamongan yang inklusif.(mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS