BONDOWOSO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso mengingatkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah. DPRD meminta pemerintah menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari SILPA Rp145 miliar, piutang dana bergulir, hingga penataan aset daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso, Sofi Indriasari, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp145 miliar harus dijelaskan secara transparan kepada publik agar diketahui sumber pembentukannya.

“Kami mohon penjelasan mengenai SILPA sebesar Rp145 miliar, bersumber dari mana saja,” kata Sofi.

Fraksi menilai penjelasan tersebut penting untuk memastikan apakah SILPA berasal dari efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, atau justru akibat program pembangunan yang tidak terlaksana sesuai perencanaan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Fraksi meminta pemerintah menertibkan aset yang digunakan pihak lain tanpa perjanjian serta menjelaskan status sejumlah kendaraan dinas yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan penyelesaian piutang dana bergulir Kredit Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM senilai lebih dari Rp4 miliar yang belum tertagih sejak penyaluran APBD tahun 2001 hingga 2008.

Menurut fraksi, pemerintah perlu memastikan apakah piutang tersebut masih dapat ditagih atau harus diselesaikan melalui mekanisme penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pemasangan water meter untuk objek pajak air tanah, optimalisasi penerimaan dari operasional PLTU di PG Prajekan, serta evaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar lebih sesuai dengan kondisi riil.

Selain aspek keuangan, fraksi turut mendorong perluasan program pengeboran air bagi kawasan pertanian lahan kering serta pembenahan data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Meski mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan capaian tersebut harus diikuti dengan perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS