Andy Firasadi resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur melalui mekanisme PAW Fraksi PDI Perjuangan. Usai dilantik, Andy menegaskan program prioritasnya adalah membangun desa sadar hukum, membentuk paralegal, dan menghadirkan pos bantuan hukum di tingkat desa.

SURABAYA – Andy Firasadi resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan.

Usai dilantik, Andy menegaskan salah satu program prioritas yang akan segera dijalankannya adalah penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan desa sadar hukum dan pos bantuan hukum di tingkat desa.

Pengambilan sumpah dan janji jabatan Andy dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis (25/6/2026).

Setelah resmi kembali duduk di kursi legislatif, Andy menyatakan akan melanjutkan sejumlah program yang sebelumnya telah dirintis saat menjadi anggota DPRD Jatim periode 2019–2024.

“Kami sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Ada beberapa program yang belum tuntas, salah satunya membangun desa sadar hukum. Sekarang kami juga akan fokus pada pembentukan paralegal dan pos bantuan hukum di desa-desa,” ujar Andy.

Menurutnya, keberadaan paralegal di tingkat desa penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendampingan hukum. Warga yang telah mendapat pelatihan nantinya diharapkan mampu membantu masyarakat lain memahami hak-haknya, sekaligus mendampingi ketika menghadapi persoalan hukum.

“Kami sedang menyiapkan kerangka kerja agar masyarakat bisa mendampingi sesama warga dalam melakukan upaya hukum atau pembelaan terhadap hak-haknya. Termasuk menciptakan pos bantuan hukum di masing-masing desa yang selama ini belum pernah ada,” katanya.

Andy menjelaskan, selama ini pihaknya juga aktif mendampingi lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan advokasi gratis kepada masyarakat. Berdasarkan evaluasi yang diterimanya, program pendampingan hukum tersebut berjalan baik dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Selama ini pendampingan hukum kepada masyarakat berjalan maksimal dan didukung oleh Pemprov Jatim. Yang belum ada adalah pos bantuan hukum untuk rakyat di tingkat desa. Itu yang sekarang sedang kami siapkan,” tuturnya.

Ia menilai penguatan kesadaran hukum di desa menjadi kebutuhan mendesak, seiring semakin banyaknya program pemerintah yang menyentuh wilayah pedesaan.

Menurut dia, masyarakat perlu memiliki pemahaman hukum yang memadai agar mengetahui hak, kewajiban, dan langkah yang harus ditempuh ketika berhadapan dengan persoalan hukum, termasuk sengketa agraria, tata kelola desa, hingga konflik kehutanan.

“Program-program pemerintah sekarang sudah sampai ke desa secara masif. Karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang kuat agar memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum,” jelasnya.

Selain pembentukan pos bantuan hukum, Andy juga berencana menggelar pelatihan dan kursus bantuan hukum bagi masyarakat, mahasiswa, hingga insan pers. Langkah itu diharapkan dapat memperluas literasi hukum sekaligus memperkuat kapasitas advokasi di tingkat akar rumput.

Ke depan, Andy menargetkan pembentukan pos bantuan hukum dimulai dari daerah pemilihannya, lalu diperluas secara bertahap ke wilayah lain di Jawa Timur. Dengan skema itu, masyarakat di desa diharapkan bisa memperoleh akses bantuan hukum lebih cepat tanpa harus datang ke kota besar.

“Kalau pos bantuan hukum di desa-desa terbentuk, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya. Mereka bisa mendapatkan pendampingan langsung di desanya masing-masing,” ujarnya.

Terkait realisasi program, Andy menyebut sosialisasi akan segera dimulai setelah dirinya kembali turun ke daerah. Ia juga memastikan momentum reses akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan program desa sadar hukum dan pos bantuan hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

“Minggu-minggu depan kami sudah mulai melakukan sosialisasi. Saat reses nanti program ini akan menjadi salah satu program utama yang kami sampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS