JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah perihal tantangan penyelenggaraan ibadah rukun Islam ke lima itu pada masa-masa mendatang. Meski saat ini kementerian tersebut dinilai mampu menjalankan kinerja dengan cukup baik.

Legislator PDI Perjuangan tersebut mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berasal dari aspek layanan. Juga dari perkembangan situasi kawasan Timur Tengah.

“Dalam tantangan haji ke depan tentu situasi kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik,” kata Abidin dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi pada Kamis (18/6/2026).

Ia berharap stabilitas kawasan tetap terjaga sehingga penyelenggaraan haji tahun depan dapat berlangsung lebih baik

“Kami berharap penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih baik lagi dan berbagai capaian positif tahun ini menjadi fondasi untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji, lanjut dia, semakin profesional, nyaman, aman, dan berorientasi pada kepuasan jemaah Indonesia.

Apresiasi DPR RI tersebut menjadi penguatan atas komitmen Kemenhaj untuk terus melakukan transformasi layanan secara menyeluruh.

Baru-baru ini, sejumlah pimpinan dewan, pihak Kementerian Haji dan Umrah menggelar pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka evaluasi akhir dan penegasan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447H/2026M.

Pimpinan DPR RI Dr. Cucun Ahmad Syamsurija menyampaikan, DPR turut mengawal penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga ongkos haji dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun terakhir.

Selain biaya haji, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap upaya mengurangi masa tunggu jemaah haji Indonesia. Cucun mengungkapkan bahwa antrean yang sebelumnya mencapai hampir 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

Dalam Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah dan DPR RI komisi VIII untuk memastikan setiap calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang aman, bermartabat, dan sesuai standar.

Komisi VIII akan terus mengawal pelaksanaan haji agar hak-hak jamaah terlindungi sampai kepulangan jemah kloter jamaah terakhir pada 1 Juli 2026.

Keberhasilan dalam penyediaan transportasi, akomodasi, katering, dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi jamaah, termasuk layanan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Keberhasilan ini merupakan bukti sinergi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri -Perwakilan RI di Arab Saudi- Otoritas Kerajaan Arab Saudi dan DPR serta dedikasi petugas haji.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS