SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim ke sejumlah daerah yang belum terjangkau, di antaranya Jember, Madiun, hingga Kediri Raya. Namun, realisasi pengembangan trayek baru tersebut masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp20 miliar untuk setiap trayek.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko mengatakan, studi kelayakan pengembangan Trans Jatim sebenarnya telah tersedia di seluruh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Meski demikian, pelaksanaannya masih diprioritaskan pada kawasan dengan jumlah penduduk dan mobilitas tinggi, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

“Studi kelayakan untuk Trans Jatim sebenarnya sudah ada di seluruh Bakorwil. Namun, pelaksanaannya saat ini masih diprioritaskan pada wilayah dengan jumlah penduduk dan mobilitas tinggi, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” ungkap Dewanti, Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, perluasan layanan ke daerah lain perlu terus didorong agar akses transportasi publik semakin merata. Jember, Madiun, dan Kediri Raya menjadi sejumlah wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan berikutnya.

Namun, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan utama. Dewanti menyebut, pengoperasian satu trayek Trans Jatim diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar.

“Satu trayek itu istilahnya kira-kira membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Kami sudah meminta untuk bisa direalisasikan, mudah-mudahan bisa terlaksana,” jelasnya.

Karena itu, DPRD Jatim bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu mempertimbangkan prioritas pengembangan transportasi publik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Selain pengembangan jalur darat, wacana layanan Trans Jatim melalui jalur laut juga menjadi salah satu topik pembahasan. Meski demikian, Dewanti menilai berbagai rencana tersebut perlu dipilah berdasarkan tingkat urgensi agar penggunaan anggaran lebih terarah.

Di sisi lain, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.

Menurutnya, program tersebut baru berjalan sekitar dua hingga tiga minggu dengan progres pelaksanaan berkisar 20–30 persen. “Progresnya sekarang baru sekitar 20 hingga 30 persen dari kemarin awal,” ujarnya.

Dewanti berharap kondisi cuaca mendukung agar seluruh program yang bersumber dari PAK maupun APBD Murni dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026.

Bagi DPRD Jatim, perluasan Trans Jatim menjadi salah satu agenda pengembangan layanan transportasi publik yang perlu dikawal melalui perencanaan matang, kepastian pembiayaan, dan penentuan prioritas wilayah. Dengan demikian, pengembangan trayek baru dapat berjalan seiring dengan kemampuan anggaran daerah. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS