SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong percepatan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul agar menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama di kawasan hulu Malang Raya yang rentan banjir dan tanah longsor.

Dorongan itu disampaikan Dewanti menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Malang pada Senin (2/11/2026) dini hari. Bencana yang dipicu hujan berintensitas sedang hingga tinggi tersebut mengakibatkan rumah warga terendam, akses jalan terputus, serta sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan.

Berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, bencana terjadi di Kecamatan Ampelgading, Bantur, Dampit, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, dan Tirtoyudo.

Dewanti menilai bencana yang berulang menunjukkan persoalan lingkungan di kawasan hulu Malang Raya tidak bisa lagi dianggap sepele. Karena itu, penanganan darurat harus berjalan beriringan dengan penguatan mitigasi jangka panjang.

“Bencana banjir dan longsor yang menutup akses jalan provinsi hingga memutus jalur warga ini adalah alarm keras. Kita tidak boleh hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Penanganan darurat dan mitigasi menyeluruh harus segera dilakukan di lapangan untuk melindungi keselamatan warga,” kata Dewanti, Kamis (5/11/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menilai berkurangnya kawasan tangkapan air dan alih fungsi lahan di wilayah hulu turut memengaruhi meningkatnya kerentanan kawasan Malang Raya terhadap bencana.

Kondisi tersebut dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan membuat wilayah hilir lebih rentan terhadap longsor maupun luapan air.

“Pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis membuat daya dukung lingkungan menurun drastis. Akibatnya, wilayah hilir dan jalur lintasan menjadi rentan diterjang longsor serta luapan air,” ujar mantan Wali Kota Batu tersebut.

Menurut Dewanti, reboisasi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan penghijauan sesaat. Penanaman kembali hutan yang gundul harus dipercepat dan masuk dalam prioritas RPJMD agar upaya pemulihan kawasan hulu memiliki arah serta dukungan program yang berkelanjutan.

Selain pemulihan lingkungan, Dewanti menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan relawan di lapangan. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan darurat, perbaikan infrastruktur, serta evakuasi warga berjalan tanpa hambatan.

“Pemerintah harus hadir cepat. Perbaikan infrastruktur jalan yang tertutup longsor harus segera diselesaikan. Ke depan, sinkronisasi tata ruang Malang Raya berbasis kelestarian lingkungan menjadi hal yang mutlak untuk dibenahi bersama,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS