
NGAWI – Musim kemarau tahun 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dan terik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petani yang bergantung pada pasokan air untuk mengairi lahan pertanian.
Namun, di sisi lain, cuaca panas ekstrem justru membawa harapan bagi sebagian petani tembakau di Kabupaten Ngawi.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Ngawi, Sojo, mulai mempersiapkan lahan semaian bibit tembakau di sawah miliknya di Desa Karangjati. Puluhan bedengan telah ditutup mulsa berwarna putih untuk proses penyemaian benih tembakau.
Benih tersebut disemai sembari menunggu panen padi selesai. Setelah itu, lahan akan ditanami tembakau.
“Adanya prediksi El-Nino Godzilla tentu membawa optimisme bagi petani tembakau. Musim kemarau panjang dan kering sangat bagus untuk tanaman tembakau,” kata Sojo, Minggu (24/5/2026).
Meski demikian, Sojo menegaskan cuaca baik belum tentu menjamin keuntungan bagi petani. Menurutnya, masih banyak faktor lain yang menentukan, mulai dari biaya produksi hingga harga jual saat panen.
“Cuaca bagus memang menjadi nilai plus dan optimisme awal bagi petani tembakau menyongsong musim tanam 2026. Tetapi belum tentu otomatis menguntungkan. Banyak faktor yang menentukan, mulai dari harga hingga penjualan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih serius terlibat, khususnya melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan.
Menurutnya, peran Dinas Pertanian berada pada wilayah pendampingan budidaya hingga masa panen. Sementara urusan pemasaran hasil panen seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
“Kalau sudah panen dan masuk pasar, itu seharusnya ditangani Dinas Perdagangan, bukan lagi Dinas Pertanian,” kata Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut.
Biaya Produksi Naik Tajam
Sojo menyebut kenaikan harga pupuk nonsubsidi menjadi persoalan paling berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini.
Berdasarkan analisa usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran Rp38 juta hingga Rp42 juta per hektare.

Dengan rata-rata produksi 1,8 ton per hektare dan harga jual sekitar Rp40 ribu per kilogram, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp70 juta per hektare.
“Artinya masih ada selisih keuntungan hampir Rp30 juta per hektare. Itu sebabnya tembakau termasuk komoditas bernilai ekonomi tinggi,” jelas Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Karangjati.
Namun kondisi tahun ini berbeda. Harga pupuk nonsubsidi disebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan memengaruhi biaya pokok produksi.
“Kalau biaya produksi naik, otomatis harga dasar jual petani juga harus naik. Kalau tidak, petani yang rugi,” tegasnya.
Tak hanya pupuk, biaya lain seperti pestisida, plastik pembibitan, hingga upah tenaga kerja juga ikut meningkat.
“Tidak ada artinya harga jual tinggi kalau ternyata biaya produksinya juga ikut melonjak,” tambah Sojo.
Keterlibatan Pemerintah dan Perluasan Pasar
Sojo berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif membangun sistem tata niaga tembakau yang berpihak kepada petani.
Ia mencontohkan Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah terkait biaya pokok produksi tembakau sehingga posisi tawar petani lebih kuat di hadapan pabrik.
“Kalau ada aturan, pemerintah punya legitimasi untuk memanggil pelaku pasar ketika petani mulai panen tetapi pembelian belum dibuka,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berharap semakin banyak perusahaan atau vendor yang bermitra dengan petani tembakau Ngawi.
Saat ini, salah satu perusahaan yang masih aktif bermitra dengan petani adalah PT Merabu. Melalui kerja sama tersebut, petani mendapatkan pendampingan budidaya, bantuan sarana produksi hingga jaminan pasar.
Namun Sojo berharap ke depan lebih banyak perusahaan rokok besar kembali menyerap tembakau Ngawi seperti era sebelum tahun 1980.
“Saya bermimpi seperti dulu. Gudang Garam masuk, Djarum masuk, Sampoerna masuk. Kalau banyak perusahaan masuk, akan ada kompetisi harga dan yang diuntungkan petani,” katanya.
Menurutnya, selama ini komunikasi dengan Dinas Perdagangan masih minim, padahal sektor tembakau memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah maupun penerimaan negara melalui cukai rokok.
“Jangan sampai tembakau hanya dibanggakan saat panen berhasil, tetapi prosesnya tidak dikawal dan difasilitasi,” pungkasnya. (amd/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS









