Anggota DPRD Jember Candra Ary Fianto menyoroti ancaman alih fungsi lahan dan ketahanan pangan usai menonton film dokumenter Pesta Babi.

JEMBER — Dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto dan Tabroni, menghadiri pemutaran film dokumenter Pesta Babi di dua lokasi berbeda, Sabtu (23/5/2026).

Film berdurasi 96 menit tersebut memantik diskusi serius mengenai ancaman eksploitasi lahan, konflik agraria, hingga ketahanan pangan yang dinilai relevan dengan kondisi di Kabupaten Jember.

Candra Ary Fianto menghadiri pemutaran film bersama akademisi dan peserta diskusi BabI Kolonialis di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Kegiatan itu digelar Jurusan Hubungan Internasional sebagai bagian dari mata kuliah Media dan Komunikasi Politik Global yang diampu dosen Muhammad Iqbal.

Sementara itu, Tabroni menghadiri pemutaran serupa di kawasan Perumahan Jawa Asri bersama warga yang tengah menyoroti maraknya pembahasan terkait film dokumenter tersebut.

Film Pesta Babi sendiri mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan mempertahankan tanah ulayat mereka dari ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi berupa pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare.

Candra mengaku sengaja hadir untuk memahami langsung situasi yang terjadi di Papua, termasuk dinamika pro dan kontra terhadap proyek tersebut.

“Kami punya keinginan untuk mengerti tentang apa yang ada dalam film ini, karena beberapa waktu lalu banyak pro dan kontra terkait pemutarannya. Saya juga ingin belajar mengetahui bagaimana situasi di Papua sana,” kata Candra usai pemutaran film.

Menurutnya, persoalan benturan kepentingan antara negara, investasi, dan masyarakat lokal tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga mulai terlihat di daerah agraris seperti Jember.

Sebagai Ketua Komisi B yang membidangi sektor pertanian, Candra menilai penyusutan lahan sawah produktif menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan daerah.

Ia menyebut luas baku sawah di Jember saat ini berada di kisaran 86 ribu hektare. Namun sekitar 6 ribu hektare di antaranya dinilai rentan mengalami alih fungsi lahan.

“Banyak isu lokal tapi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Jember. Produk Domestik Regional Bruto kita terbesar masih ditopang sektor pertanian,” ujarnya.

Candra juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat Jember terhadap sektor pertanian.

Menurut data yang ia sampaikan, sekitar 43 persen lapangan pekerjaan di Jember masih bergantung pada sektor pertanian. Namun di sisi lain, tekanan terhadap lahan pertanian terus meningkat akibat pembangunan permukiman hingga persoalan sampah.

“Namun coba cek, beras premium setelah lebaran sampai hari ini saya cek di pasar, tetap naik harganya,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap persoalan pangan sebagai isu yang bisa diselesaikan secara instan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah semakin meningkat.

“Jangan berharap lagi kita bisa makan tempe dan tahu dengan murah dan puas, karena harga kedelai impor hari ini sudah mencapai Rp24 ribu per kilogram di salah satu pasar di Kecamatan Kaliwates,” tegasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS