Nila Yani tegaskan perjuangan perempuan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar keterwakilan, di tengah meningkatnya kekerasan digital.

GRESIK — Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti menegaskan perjuangan perempuan saat ini tidak cukup berhenti pada keterwakilan angka, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang melindungi dan memberdayakan.

Penegasan itu dia sampaikan dalam sarasehan Hari Kartini di Gresik, Sabtu (25/4/2026), di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi perempuan, terutama kasus kekerasan seksual, termasuk di ruang digital.

Sarasehan tersebut juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini.

“Kartini masa kini bukan hanya soal hadir di ruang publik, tetapi bagaimana negara memastikan perempuan aman, terlindungi, dan memiliki akses setara,” tegasnya.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, realitas di lapangan menunjukkan meningkatnya kekerasan berbasis gender, terutama di ranah online.

Fenomena ini dinilai mempersempit ruang aman perempuan dalam beraktivitas dan menjadi alarm serius bagi negara untuk tidak abai.

“Transformasi digital tidak boleh menjadi ruang baru bagi eksploitasi, tetapi harus menjadi sarana pemberdayaan,” ujarnya.

Nila Yani menegaskan, DPR RI melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terus mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada perempuan.

Mulai dari penguatan regulasi perlindungan, sistem pencegahan kekerasan di kampus dan tempat kerja, hingga memastikan anggaran negara menyentuh kebutuhan perempuan secara langsung.

Selain perlindungan, ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem ekonomi dan digital yang inklusif.

Menurutnya, perempuan—terutama generasi muda—harus didorong untuk berkembang dalam sektor ekonomi kreatif, UMKM, hingga industri digital.

“Digitalisasi harus memanusiakan, bukan justru mempersempit ruang perempuan,” katanya.

Ia menegaskan, keterwakilan perempuan dalam politik harus menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata.

Persoalan riil seperti keamanan di kampus, perlindungan di tempat kerja, akses pembiayaan, hingga perlindungan hak cipta karya perempuan harus menjadi perhatian utama.

“Politik harus melindungi, ekonomi harus memberdayakan, dan digitalisasi harus memanusiakan,” tegasnya.

DPR RI, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif gender, tetapi juga berdampak langsung bagi kehidupan perempuan Indonesia. (mus/arul/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS