Senin
27 Juli 2026 | 9 : 40

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

WFH ASN Pemkot Surabaya Dikaji Berlaku Jumat, Kerja Bakti Tetap Jalan

pdip jatim 260402 ec

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) berupa work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA), menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut opsi WFH berpeluang diterapkan setiap Jumat.

“Kalau pemerintah pusat menetapkan WFH hari Jumat, ya kita ikut Jumat,” ujar Eri, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia memastikan program kerja bakti tetap berjalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Asri yang rutin digelar dua kali sepekan, yakni Selasa di lingkungan kantor dan Jumat secara bersama, termasuk dengan Forkopimda.

“Setelah kerja bakti, ya pulang,” kata wali kota yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Eri jugs mendorong ASN beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM. Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka penggunaan transportasi umum akan dijadwalkan pada hari lain, seperti Rabu atau Kamis.

Ia juga meminta media turut mengawasi kebijakan tersebut, termasuk mendokumentasikan ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pekan depan, sementara teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut.

Eri turut mengajak ASN yang tinggal di wilayah penyangga, seperti Sidoarjo, memanfaatkan moda transportasi umum, baik bus maupun kereta komuter. Sementara itu, penggunaan kendaraan listrik tetap diperbolehkan karena sejalan dengan semangat penghematan energi.

Di sisi lain, Eri menegaskan konsep WFH/WFA bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menyebut sistem kerja ASN telah berbasis output dan outcome, bukan sekadar kehadiran.

Setiap ASN, lanjutnya, memiliki tanggung jawab terhadap wilayah tertentu hingga tingkat Rukun Warga (RW). Penilaian kinerja pun ditentukan dari capaian di lapangan, termasuk penanganan warga miskin.

“Kalau di satu RW masih ada warga miskin yang tidak terdata atau tertangani, itu berpengaruh pada kinerja dan ada sanksinya,” tegasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Yudi Meira: Peringatan Kudatuli Harus Perkuat Komitmen Kader Merawat Demokrasi

BLITAR – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar, Yudi Meira, menegaskan peringatan 27 Juli atau Kudatuli tidak boleh ...
SEMENTARA ITU...

Saleh Mukadar Usulkan Arah Bernegara Dikembalikan ke Semangat UUD 1945 Sebelum Amandemen

SURABAYA – Politisi senior PDI Perjuangan, Saleh Ismail Mukadar, mengusulkan agar arah kehidupan berbangsa dan ...
KABAR CABANG

Amithya: Refleksi Kudatuli Harus Perkuat Kapasitas Intelektual dan Ideologis Kader

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengajak kader menjadikan refleksi Kudatuli ...
KABAR CABANG

Doding Rahmadi: Kudatuli Jadi Pengingat Kader Menjaga Semangat Perjuangan PDIP

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek Doding Rahmadi mengajak kader menjadikan peringatan 30 tahun Kudatuli ...
KABAR CABANG

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Diana: Legitimasi Kekuasaan Lahir dari Kepercayaan Rakyat, Bukan Rasa Takut

MAGETAN – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menggelar Refleksi Ideologis 30 Tahun Tragedi Kudatuli di Kantor ...
KABAR CABANG

PDIP Kota Malang Libatkan 30 Persen Gen Z dalam Kepengurusan Ranting Baru

MALANG – DPC PDI Perjuangan Kota Malang memperkuat regenerasi kepemimpinan dengan melibatkan sedikitnya 30 persen ...