Rabu
16 September 2026 | 11 : 57

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

WFH ASN Pemkot Surabaya Dikaji Berlaku Jumat, Kerja Bakti Tetap Jalan

pdip jatim 260402 ec

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) berupa work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA), menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut opsi WFH berpeluang diterapkan setiap Jumat.

“Kalau pemerintah pusat menetapkan WFH hari Jumat, ya kita ikut Jumat,” ujar Eri, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia memastikan program kerja bakti tetap berjalan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Asri yang rutin digelar dua kali sepekan, yakni Selasa di lingkungan kantor dan Jumat secara bersama, termasuk dengan Forkopimda.

“Setelah kerja bakti, ya pulang,” kata wali kota yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Eri jugs mendorong ASN beralih menggunakan transportasi umum sebagai upaya efisiensi energi dan pengurangan konsumsi BBM. Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka penggunaan transportasi umum akan dijadwalkan pada hari lain, seperti Rabu atau Kamis.

Ia juga meminta media turut mengawasi kebijakan tersebut, termasuk mendokumentasikan ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pekan depan, sementara teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut.

Eri turut mengajak ASN yang tinggal di wilayah penyangga, seperti Sidoarjo, memanfaatkan moda transportasi umum, baik bus maupun kereta komuter. Sementara itu, penggunaan kendaraan listrik tetap diperbolehkan karena sejalan dengan semangat penghematan energi.

Di sisi lain, Eri menegaskan konsep WFH/WFA bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menyebut sistem kerja ASN telah berbasis output dan outcome, bukan sekadar kehadiran.

Setiap ASN, lanjutnya, memiliki tanggung jawab terhadap wilayah tertentu hingga tingkat Rukun Warga (RW). Penilaian kinerja pun ditentukan dari capaian di lapangan, termasuk penanganan warga miskin.

“Kalau di satu RW masih ada warga miskin yang tidak terdata atau tertangani, itu berpengaruh pada kinerja dan ada sanksinya,” tegasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Kediri Bidik Emas Senam Porprov 2027, Atlet Dibina Sejak Usia SD

KEDIRI — Kabupaten Kediri mulai mematangkan target prestasi cabang olahraga senam untuk menghadapi Porprov Jawa ...
LEGISLATIF

DPRD Trenggalek Dorong Perda Pesantren dan Madin Mulai Berlaku Maksimal 2027

TRENGGALEK – Peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pesantren dan Madrasah Nonformal atau Madrasah ...
EKSEKUTIF

Terbukti Pungli Retribusi Sampah, Dua PPPK Paruh Waktu DLH Surabaya Diberhentikan

SURABAYA — Pemkot Surabaya memberhentikan dua pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ...
SEMENTARA ITU...

Tradisi Keduk Beji, Upaya Warga Tawun Melestarikan Sumber Air Jadi Wisata Budaya

NGAWI – Warga Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, terus melestarikan tradisi Keduk Beji sebagai bentuk ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bantu Air Bersih di 5 Desa Kecamatan Sumberrejo Terdampak Kekeringan

BOJONEGORO – Dampak musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih terus meluas di wilayah Kabupaten ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Usulkan Pekerja Kebersihan Kampung Digandeng BPJS Ketenagakerjaan

SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong pekerja kebersihan di lingkungan kampung yang selama ini menerima upah dari ...