SURABAYA — Sejumlah kepala desa di Kabupaten Probolinggo mengeluhkan kebijakan pengurangan dana desa yang dinilai berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di tingkat desa. Mereka berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

Aspirasi itu disampaikan para kepala desa kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Eddy Paripurna, agar dapat diperjuangkan di tingkat provinsi.

“Dana desa dulu sekitar Rp1 miliar. Namun setelah kebijakan efisiensi, kini hanya sekitar Rp400 juta. Jelas dana tersebut tidak cukup untuk pembangunan desa,” ungkap salah satu kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang enggan disebutkan namanya.

Ia menilai, dengan anggaran sebesar itu, desa akan kesulitan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh sebab itu, kami berharap melalui Pak Eddy Paripurna yang duduk di DPRD Jatim, aspirasi ini bisa diperjuangkan ke provinsi agar desa mendapat suntikan dana tambahan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Eddy Paripurna menyatakan akan meneruskan aspirasi para kepala desa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disampaikan agar menjadi perhatian bersama, termasuk di tingkat pemerintah pusat.

“Setidaknya dari provinsi bisa disampaikan ke pusat bahwa dana desa sekitar Rp400 juta sangat kurang untuk mendukung pembangunan desa,” kata Eddy saat menerima para kepala desa di Probolinggo, Selasa (10/2/2026).

Mantan Wakil Bupati Pasuruan itu juga berharap Pemprov Jawa Timur dapat mengalokasikan dukungan anggaran bagi desa guna membantu pembangunan di tingkat lokal.

“Paling tidak ada dana desa dari provinsi untuk membantu pembangunan desa. Ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Probolinggo–Pasuruan tersebut. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS