NGANJUK — Sinergi antara pemerintah daerah dan media massa menjadi elemen krusial dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pers melalui sertifikasi kompetensi.

​Dalam tasyakuran yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nganjuk, Senin (9/2/2026), Tatit menegaskan bahwa peningkatan kapasitas jurnalis melalui Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan kebutuhan mendesak.

​”Kami mendorong agar kompetensi rekan-rekan media benar-benar ditingkatkan. Tujuannya agar lahir insan pers yang profesional, proporsional, dan objektif dalam menyajikan informasi kepada publik,” ujar Tatit dalam sambutannya di Nganjuk.

​Pilar Pengawas Tata Kelola
​Menurut Tatit, jurnalisme yang berkualitas adalah mitra strategis bagi lembaga legislatif maupun eksekutif.

DPRD Nganjuk, lanjutnya, membutuhkan masukan dan kontrol sosial dari media untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.

​Ia menilai, tanpa kompetensi yang mumpuni, peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak akan berjalan optimal. Informasi yang akurat dan berimbang sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang benar mengenai program pembangunan daerah.

​”Kami di DPRD sangat mengharapkan masukan. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola pemerintah yang ada di Nganjuk,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

​Memperkuat Komunikasi
​Selain aspek kompetensi teknis, Tatit juga menggarisbawahi pentingnya menjaga koordinasi antara PWI dan DPRD Nganjuk. Sinergi ini diharapkan mampu memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi yang berkembang di akar rumput.

​”Kolaborasi yang baik akan menjadi jembatan efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” tuturnya.

​Momentum HPN 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan integritas pers di Nganjuk. Dengan sertifikasi yang terstandarisasi, para wartawan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melawan misinformasi serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang lebih inklusif.(eng/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS