JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti krisis kualitas sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya tingkat literasi nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan TVRI, RRI, dan LKBN Antara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Novita menegaskan sektor-sektor strategis yang menjadi mitra Komisi VII, seperti industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan media publik, kini menghadapi tantangan serius pada kualitas SDM.

“Industri hari ini menghadapi situasi darurat kekurangan SDM berkualitas. Karena itu saya mempertanyakan sejauh mana sinkronisasi TVRI dan RRI dengan kebutuhan darurat literasi nasional. Apakah fungsi edukasi masih benar-benar dijalankan?” kata Novita.

Politisi muda PDI Perjuangan ini menilai fungsi edukasi penyiaran publik mengalami penurunan, terlihat dari minimnya minat generasi muda terhadap program pendidikan dibandingkan konten hiburan singkat di platform digital.

“Dulu menonton TVRI atau mendengarkan RRI itu menyenangkan sekaligus mencerdaskan. Sekarang, kenapa program edukasi negara kalah bersaing?” ujarnya.

Legislator asal Trenggalek itu mendorong TVRI dan RRI tidak hanya menyiarkan program seremonial atau pemberitaan jangka pendek, tapi terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan guru di daerah. Dia mengusulkan pembentukan kurikulum edukasi publik yang dapat diakses masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

“Penyiaran publik harus berdampak. Bukan sekadar melaporkan acara, tapi ikut meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” tegasnya.

Novita juga mengungkapkan keprihatinan atas laporan akademisi mengenai rendahnya tingkat literasi pelajar. Dia menyebut kemampuan berpikir sebagian siswa SMA dinilai setara dengan siswa sekolah dasar.
“Kalau kualitas SDM seperti ini, bagaimana kita mau memajukan ekonomi nasional? Ini alarm keras,” katanya.

Novita pun mempertanyakan lemahnya koordinasi lintas kementerian dalam penguatan pendidikan serta menegaskan pendidikan tidak boleh menjadi prioritas pinggiran dalam penyiaran publik. “TVRI dan RRI harus kembali menjadi rumah besar pencerdasan bangsa,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS