SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran bertempat di Lobby Lantai 2 Balai Kota, Senin (8/12/2025).

Pelantikan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Eri Cahyadi menegaskan Posyandu ini akan mengintegrasikan enam standar pelayanan minimal (SPM) ke dalam kegiatan Posyandu yang selama ini lebih berfokus pada kesehatan balita.

“Jadi sebenarnya sudah ada Posyandu, tapi fokusnya kepada kesehatan balita. Untuk Pos Pelayanan Terpadu ini, lebih mencakup banyak hal mulai dari pendidikan, sosial, ketertiban umum sampai perlindungan masyarakat,” kata Eri.

Dia menjelaskan Posyandu akan disinergikan dengan program pemerintah kota yang sudah berjalan, yaitu Kampung Pancasila, yang dipusatkan di Balai RW. Menurut Wali Kota Eri, kedua program ini memiliki tujuan yang sama dan dapat saling bersinergi.

“Pos Pelayanan Terpadu ini tidak lain adalah Sekretariat Kampung Pancasila, sehingga Balai RW itu menjadi pusat pergerakan semua program. Kita sudah menjalankan sinergi enam SPM ini melalui Kampung Pancasila,” imbuhnya.

Dalam menjalankan program tersebut, Tim Posyandu akan perpegang pada satu data yang terkoneksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga memungkinkan Pemkot Surabaya mengambil kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.

Data yang akurat per RW ini akan digunakan untuk memantau pergerakan data sosial dan kesejahteraan masyarakat secara real-time, menerapkan pengawasan anak usia sekolah, seperti penetapan jam malam bagi pelajar.

“Data di Balai RW akan mencakup jumlah siswa SD, SMP, dan SMA, serta dilengkapi dengan absen malam yang diisi oleh orang tua. Data juga akan mencakup detail per RW mengenai jumlah anak balita, status imunisasi lengkap, pencegahan stunting, dan gizi buruk,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Kota Surabaya, Rini Indriyani memaparkan peran Posyandu sesuai dengan enam SPM. Pertama adalah bidang pendidikan untuk mendukung pendidikan anak usia dini, literasi, dan edukasi digital, kedua, kesehatan ialah pelayanan sepanjang siklus hidup (bayi, balita, remaja, dewasa, lansia) melalui penyuluhan, imunisasi, dan gizi.

“Kemudian, pekerjaan umum yang meliputi edukasi air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, lalu perumahan rakyat untuk mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan edukasi lingkungan sehat, ketentraman dan perlindungan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana dan penguatan keamanan lingkungan, dan terakhir adalah sosial dalam hal pendataan masyarakat tidak mampu dan fasilitasi bantuan sosial,” terang Rini.

Menurutnya, Kota Surabaya sudah melaju lebih cepat karena enam point SPM diatas sudah dijalankan. “Tugas saya adalah mengintegrasikan semua enam SPM ini menjadi satu kesatuan dalam Pos Pelayanan Terpadu dengan konsep yang sekarang,” jelasnya.

Dia juga menyinggung peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai kekuatan rakyat sejati yang menjadi ujung tombak pergerakan di masyarakat, dengan satu kader membina 20 rumah.

“Integrasi ini diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan layanan dasar seperti imunisasi, pendidikan, dan perlindungan sosial,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS