SURABAYA – Pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri disambut optimistis anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko.

Namun, di balik optimisme tersebut, Dewanti mengingatkan, bahwa tanpa pembenahan akses jalan dan ketersediaan transportasi pendukung, dua bandara tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi dan pariwisata daerah.

“Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa secara operasional jalan terus ya,” ujar Dewanti saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu mengingatkan bahwa Bandara Jember sebelumnya sempat berhenti beroperasi. Demikian pula Bandara Dhoho Kediri.

Kedua bandara tersebut sempat berhenti operasional karena rendahnya jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

“Mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Yang nantinya ada dampak terhadap potensi wisata lokal,” tegas mantan Wali Kota Batu 2 periode tersebut.

Menurut Dewanti, dua bandara itu memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan. Baik di Jember maupun di Kediri dan sekitarnya.

“Kalau dikelola benar, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sekitar bandara akan meningkat. Industri, UMKM, dan destinasi wisata akan bergerak,” sebutnya.

Hanya, dia mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak akan terwujud bila pemerintah daerah tidak menyiapkan transportasi dan infrastruktur penunjang secara serius.

“Wisatawan atau tamu yang datang jangan sampai kesulitan. Harus ada transportasi yang siap, nyaman, dan terjangkau,” tandas Dewanti.

Sementara itu dari sisi teknis, sebutnya, fasilitas dua bandara itu sebenarnya sudah sangat memadai. Bandara Notohadinegoro Jember kini memiliki runway 1.645 x 30 meter, apron 68 × 96 meter, serta terminal 920 m².

Kemenhub bahkan menyiapkan pengembangan runway menjadi 2.250 x 45 meter—bahkan berpotensi hingga 2.500 meter—agar bisa melayani pesawat berbadan besar.

Sementara Bandara Dhoho Kediri dibangun sebagai megaproyek modern dengan runway 3.300 meter x 45 meter, terminal 18.000 m² berkapasitas awal 1,5 juta penumpang per tahun, dan apron yang mampu menampung hingga 12 pesawat narrow body dan 3 pesawat wide body.

“Bandara itu pintu. Tapi tanpa jalan yang nyaman, shuttle, feeder, dan transportasi publik yang memadai, wisatawan akan berhenti di pintunya saja,” sebutnya.

Dia menilai pemilik otoritas bandara baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemprov harus segera menyediakan trayek Damri, shuttle reguler dari pusat kota, serta jalur penghubung antar objek wisata agar pergerakan wisatawan menjadi lebih mudah.

Dewanti juga menyoroti data awal operasional Bandara Dhoho. Berdasarkan laporan AP I, pada masa arus mudik Lebaran 2024, bandara tersebut mencatat 1.155 penumpang hanya dalam beberapa hari, meski dengan penerbangan yang masih terbatas.

“Ini sinyal positif bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujar legislator dari Dapil Malang Raya tersebut.

Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan lembaganya siap mengawal penganggaran dan kebijakan pendukung penguatan dua bandara tersebut.

Dirinya juga minta Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada pembangunan bandara, tetapi juga fasilitas pendukung seperti peningkatan jalan provinsi, jalur penghubung wisata, transportasi terintegrasi, hingga manajemen lalu lintas yang ramah penumpang.

“Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata—pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya.

“Ingat bandaranya sudah bagus. Sekarang saatnya membangun akses yang mudah. Kalau tidak, dampak pembangunan hanya berhenti di papan nama,” tutup Dewanti. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS