SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima kunjungan tim verifikasi Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) 2025 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di ruang sidang wali kota, Kamis (13/11/2025).

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru.

Dalam kesempatan itu, Eri memaparkan berbagai program unggulan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Tanpa sumber daya manusia yang bagus, maka semuanya akan sia-sia. Kolaborasi guru dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlak baik dan cinta NKRI,” ujar Eri Cahyadi.

Dia menegaskan, Pemkot Surabaya mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan, termasuk program peningkatan gizi ibu hamil dan balita guna mencegah stunting.

“Kalau anak sudah stunting, cara berpikirnya akan kurang cerdas. Karena itu, perhatian sejak dalam kandungan menjadi penting untuk membangun SDM yang kuat,” tuturnya.

Eri juga menyoroti program Sinau dan Ngaji Bareng di balai RW serta penghafalan kitab suci bagi anak-anak PAUD untuk memperkuat karakter religius.

Selain itu, Pemkot membentuk Forum Anak Surabaya (FAS) dan menyediakan ruang baca serta pusat informasi pemberdayaan perempuan. “Kami tidak ingin perempuan di Surabaya tertinggal. Keluarga yang baik lahir dari ibu yang kuat,” kata Eri.

Dalam paparannya, Eri menambahkan, Pemkot Surabaya rutin berdialog dengan PGRI dan guru untuk menentukan arah kebijakan pendidikan.

“Kami tidak membedakan guru negeri atau swasta, karena pemerintah kota tidak bisa berdiri sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Masduki, dari tim juri verifikasi DPN, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan bertepatan dengan HUT Ke-80 dan Hari Guru Nasional.

“Beliau bukan hanya membangun gedung, tetapi juga semangat dan kesejahteraan para guru,” ujar Masduki.

Dia menilai Surabaya layak menjadi contoh daerah yang konsisten membangun SDM, termasuk melalui beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru PAUD.

“Tidak semua daerah berani melakukan itu. Langkah Surabaya menunjukkan kepedulian nyata pada pendidikan,” sebutnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS