JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, S.S minta universal health coverage (UHC) tetap menjadi prioritas meskipun kondisi fiskal tahun anggaran 2026 terbatas.

Pasalnya UHC dibutuhkan masyarakat utamanya pada kelompok masyarakat tidak mampu.

“Berapapun kebutuhan UHC, keuangan daerah harus bisa memenuhi. Tetapi dengan catatan harus ada pengetatan administrasi agar efisiensi anggaran juga ada,” tegas Widarto, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, dan terkait data warga yang sudah meninggal atau berpindah ke luar kota harus segera diperbarui untuk dilaporkan. Sehingga data terupdate tidak akan berpengaruh terhadap anggaran.

“Pengetatan soal bagaimana warga yang meninggal dan pindah itu betul-betul terlaporkan, sehingga tidak lagi kita mengeluarkan dana dari APBD untuk membayar premi BPJS bagi seseorang yang sebetulnya sudah meninggal atau sudah bukan warga Jember,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna pembahasan awal rancangan APBD 2026 telah dilakukan di Gedung DPRD Jember, Senin malam (10/11/2025).

Dalam rapat paripurna itu, Bupati Jember Muhammad Fawait membacakan pengantar nota keuangan R-APBD tahun 2026.

Pagu terbesar untuk urusan pemerintahan yakni di bidang kesehatan, pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 1,541 triliun, dari total APBD Rp 4,576 T. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS