
LAMONGAN – Belasan siswa SMAN 2 Lamongan ditengarai keracunan makanan usai santap bersama menu makan bergizi gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).
Kepala SMAN 2 Lamongan, Sofyan Hadi, membenarkan bahwa belasan siswa-siswinya telah mengalami dugaan keracunan setelah menyantap program MBG (Makan Bergizi Gratis). “Ya, 13 siswa kita mengalami dugaan keracunan. Dan saat ini sedang dirawat di RSI NU Lamongan,” katanya.
Sofyan menuturkan, makanan tiba seperti biasanya pada pagi hari. Namun tak lama kemudian, belasan siswa mendadak tumbang. “Mereka awalnya ditangani di UKS, tapi karena khawatir tak tertolong, akhirnya kami larikan ke RSI NU,” katanya.
Dari 13 siswa yang terkena dugaan keracunan, sembilan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. “Kami belum dapat informasi yang pasti. Apakah makanan MBG yang jadi penyebab, atau akibat jajanan lain,” ucapnya.
Meski begitu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa distribusi MBG akan dihentikan sementara selama dua hari, Kamis dan Jumat (18-19 September 2025).
“Iya sementara ditiadakan sambil menunggu informasi dari tim SPPG yang mendistribusikan program MBG ke sekolah kita,” katanya.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, ikut turun tangan. Ia memastikan kondisi para siswa berangsur membaik, meski penyebab pastinya menunggu hasil uji laboratorium.
“Kami belum bisa memberikan kesimpulan. Tapi sebagian sudah pulang, sebagian masih dirawat, dan kondisinya membaik,” kata Pak Yes usai menjenguk korban di RSI NU.
Pak Yes menegaskan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mulai dari komposisi menu hingga kualitas dapur penyedia. “Kami tidak ingin peristiwa seperti ini terulang,” ucapnya.
Pihak RSI Nashrul Ummah melalui Kepala Humas dan Pemasaran, Irmayanti, mencatat 13 siswa SMAN 2 Lamongan ditangani, dengan rincian sembilan diobservasi, dua dirawat inap, dan sisanya diperbolehkan pulang. “Semua pasien dalam kondisi stabil setelah penanganan medis,” ucap Irma.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan, Husen, menekankan agar seluruh pengelola Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) benar-benar disiplin dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, tugas utama SPPG bukan sekadar memasak dan menyajikan makanan. Namun juga memastikan menu sehat, bergizi, higienis, serta didistribusikan dengan standar yang baik.
“Jangan menganggap sepele urusan sekadar memasak. Dampaknya besar dan bisa membahayakan,” ujar Husen.
Husen menyarankan agar pengelola dapur MBG meningkatkan kapasitas SDM dengan pembekalan secara rutin. Relawan dan pekerja harus dibekali profesionalisme lewat briefing dan pelatihan gizi.
Ia juga meminta sekolah turut berperan aktif dalam pengawasan. “Sebaiknya ada tenaga khusus di sekolah yang memeriksa makanan sebelum disajikan, bisa melibatkan tim UKS yang sudah terlatih,” katanya.
Husen menegaskan bahwa program MBG merupakan prioritas Presiden untuk mencetak generasi emas Indonesia. Karena itu, program ini harus terus berjalan dengan kualitas layanan yang semakin baik.
“Kami bersama Pemkab Lamongan akan rutin melakukan evaluasi melalui sidak dan hearing, untuk menyerap masukan positif dari berbagai pihak,” tuturya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Husen memastikan DPRD Lamongan siap melakukan sidak dan hearing terkait pelaksanaan MBG. “Langkah ini menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan pertimbangan serta desakan perbaikan kepada pemerintah daerah,” katanya.
Agar setiap permasalahan bisa cepat ditangani, Husen mengusulkan agar Pemkab Lamongan membentuk tim aduan khusus yang memantau jalannya MBG secara real time.
“Sekolah bisa langsung melaporkan jika ada masalah. Dengan begitu, aduan cepat direspons dan masalah bisa segera diantisipasi,” ujarnya.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar Pemkab tegas terhadap pengelola dapur yang lalai. “Kalau ada yang menyepelekan dan membandel, Pemkab wajib mencabut statusnya dan mengganti dengan pengelola lain. Itu jelas ada dasar hukumnya, yaitu aduan dari sekolah,” tutur Husen.(mnh/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












