BANYUWANGI – Setiap tahun, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menggelar Rembuk Disabilitas. Forum ini dijadikan sebagai wadah menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah bersama antara pemkab dan para disabilitas.

Dalam rembuk itu, dibahas soal berbagai permasalahan dan kebutuhan para disabilitas. Permasalahan dan kebutuhan itu dibahas untuk dicarikan solusi melalui program-program pembangunan daerah.

Seperti yang terlihat pada rembuk disabilitas tahun ini yang digelar di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Senin (15/9/2025). Bibit, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, mengatakan, sejumlah tantangan masih dihadapi penyandang disabilitas di Banyuwangi. Dalam pertemuan itu, organisasi-organisasi mengusulkan beberapa hal utama.

“Kami ingin agar disediakan transportasi publik yang ramah difabel. Kami juga berharap agar pemkab lebih banyak memberikan alat bantu bagi para teman disabilitas. Mengikutsertakan kelompok difabel dalam kampanye kesehatan bersama,” ujar Bibit yang berprofesi sebagai guru.

Ia juga menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif OPD dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Sementara Bupati Ipuk menjelaskan, rembuk ini adalah bagian dari upaya menguatkan komitmen sebagai Kabupaten Inklusif. Di tengah keterbatasan anggaran, tambah dia, berbagai kebijakan selalu diupayakan agar berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk disabilitas.

“Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi, saling mengingatkan,” ujarnya.

Bahkan, untuk menguatkan keberpihakan kepada kelompok disabilitas, pemkab akan segera menerbitkan peraturan bupati yang akan menjamin hak-hak para disabilitas.

“Bahkan, bila memungkinkan akan kami Perda-kan juga. Terima kasih atas saran-sarannya dari teman disabilitas,” tutur Ipuk.

“Semoga Banyuwangi menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan, Rembuk Disabilitas membahas lima isu utama. Yakni kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan serta bidang lain yang terkait.

“Teman-teman ini mengupas lima bidang tersebut dari tiga sisi: persoalannya apa, faktanya seperti apa, dan harapannya seperti apa. Insya Allah akan kami akomodir satu-persatu,” ujarnya.

Hasil rembuk itu, kata dia, akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program pemerintah ke depan. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS