Rabu
13 Mei 2026 | 1 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPR Stop Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunker, Puan: Semua Ketua Fraksi Sepakat

pdip-jatim-250905-rapat-pimp-fraksi-dpr

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dihentikan. Tak hanya itu, kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR saat ini juga dihentikan.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan usai bertemu para pimpinan fraksi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/2025).

“Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

Pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR itu untuk membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.

Semua Wakil Ketua DPR pun hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di DPR.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas Puan.

Sebelumnya, pada Rabu (3/9/2026) DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025. Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan.

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum forum dialog bersama elemen mahasiswa hari ini. Dia menyebut pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momentum untuk evaluasi.

“Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini Nah evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” tuturnya.

“Dan ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” imbuh dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Program Banyuwangi Hijau Layani 23.410 Rumah Tangga, Kelola Sampah Secara Sirkular

BANYUWANGI – Program Banyuwangi Hijau yang mengelola sampah secara sirkular terus mendapatkan animo positif dari ...
LEGISLATIF

Eri Irawan Inisiasi “Sekolah Sampah”, Dorong Warga Surabaya Mulai Pilah Sampah dari Rumah

Eri Irawan menginisiasi “Sekolah Sampah” untuk mendorong warga Surabaya memilah dan mengelola sampah dari rumah. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Pemimpin Bukan Dinilai dari Penghargaan, Tapi Dampaknya bagi Rakyat

Eri Cahyadi menegaskan pemimpin sejati tidak diukur dari penghargaan, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan ...
KRONIK

Sensus Ekonomi 2026, Bupati Fauzi Ajak Masyarakat Memberikan Data yang Benar dan Jujur

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyambut baik Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Minta Pengawasan Daycare Diperketat usai Kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta

Novita Hardini meminta pengawasan daycare diperketat usai kasus dugaan kekerasan anak di Yogyakarta menjadi sorotan ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Kurangi Undangan Reses dari 250 Jadi 200 Orang per Titik

DPRD Surabaya mengurangi jumlah undangan reses dari 250 menjadi 200 orang per titik demi efektivitas dan efisiensi ...