JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Delegasi Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Cho Jeong-Sik, Seo Young-Kyo, dan Lee Jae-Gang di Gedung DPR, Selasa (12/8/2025).

Dalam pertemuan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan (Korsel) saat ini tertunda.

Puan menyebut kunjungan itu sebagai sebuah kehormatan. “Tentunya saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden Republik Korea yang baru, Yang Mulia Presiden Lee Jae-Myung. Saya berharap di bawah kepemimpinan beliau, Republik Korea semakin maju dan kemajuannya berdampak positif bagi stabilitas di Kawasan Asia Timur,” kata Puan.

Dia berharap, Presiden Lee Jae-Myung dapat membawa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korsel makin berkembang positif, serta bermanfaat bagi rakyat di kedua negara.

“Kunjungan bapak ibu sekalian sebagai Utusan Khusus Presiden Korea mencerminkan komitmen pemerintah Korea yang baru untuk terus mengembangkan hubungan baik Indonesia dan Korea,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, Indonesia dan Korsel memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kedua negara disebut perlu terus memperkuat kerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

“Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Kita harus bersama mengubah wajah dunia yang ditandai perang di berbagai wilayah menjadi dunia yang damai. Sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara,” ungkap Puan.

Sesama negara ekonomi terbesar dunia anggota G20, Indonesia dan Korsel dinilai memiliki aspirasi sebagai kekuatan menengah. Puan mengatakan, kolaborasi tersebut antara lain bisa dilakukan melalui MIKTA, untuk menjembatani perbedaan posisi berbagai negara kekuatan besar.

“Di samping itu, melalui ASEAN+3 (Korea, Jepang, RRT), Indonesia dan Republik Korea juga dapat bekerja sama untuk memajukan pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur,” sebutnya.

Sementara di tingkat legislatif, kata Puan, parlemen kedua negara sama-sama merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan sering bertemu di berbagai forum. Puan pun mendukung posisi Parlemen Republik Korea sebagai pengamat (observer) di ASEAN Inter- Parliamentary Assembly (AIPA).

Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI juga telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Majelis Nasional Korea pada masa jabatan 2024-2029. Puan berharap, diplomasi parlemen kedua negara juga ikut berkontribusi dalam memperkuat hubungan Indonesia-Korea, terutama hubungan antar masyarakat yang diwakili dewan.

“Saya telah menerima informasi bahwa pertemuan Ketua Parlemen MIKTA mendatang akan diadakan di Seoul, 12 November 2025. Saya merencanakan akan hadir pada pertemuan tersebut,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPR RI, Puan pun mengapresiasi dukungan Republik Korea bagi pembangunan Indonesia, termasuk di bidang industri, hilirisasi, kesehatan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi digital, dan lainnya. Perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 diketahui mencapai US$ 20,13 miliar, sedikit menurun dari tahun 2023.

Kendati demikian, Puan menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada triwulan II tahun 2025 yang mencapai 5,12 persen menjadi peluang bagi para pengusaha Korea untuk mengekspansi investasinya di Indonesia.

“Saya berharap arus perdagangan akan meningkat secara besar tahun ini dan di masa mendatang,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menggarisbawahi soal isu pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea. Puan lantas mendorong dilakukannya pembahasan terkait kerja sama penempatan PMI di Korea, yang saat ini sedang tertunda.

Sebagai informasi, MOU Employment Permit System (EPS) antara Indonesia dan Korea belum diperpanjang karena pihak Korea tidak sepakat dengan elemen perlindungan pekerja perikanan.

“PMI di Korea adalah para pekerja yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja dan produktif. Sehingga mereka tentu akan berkontribusi positif bagi ekonomi Korea,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

“Saya harapkan dukungan dari Majelis Nasional Korea untuk upaya perlindungan PMI yang bekerja di Korea. Saya juga berharap mereka selalu mendapat perlakuan yang baik dan selalu dipenuhi hak dan kewajibannya selama tinggal di Korea,” imbuh Puan.

Di sisi lain, Puan juga mendorong Indonesia dan Korea untuk lebih meningkatkan hubungan antar masyarakat (people to people contact) agar hubungan kedua warga negara semakin erat. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, dan penelitian bersama.

“Pariwisata dan kegiatan pertukaran budaya juga kiranya dapat terus ditingkatkan dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat. Kedua kegiatan ini merupakan aktivitas yang berguna dalam memperkenalkan budaya masing-masing negara,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS