PONOROGO – Proyek revitalisasi kawasan religi Makam Batoro Katong yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, segera dimulai.

Dalam proyek ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tidak hanya fokus dalam mengembangkan wisatanya, namun juga memastikan penanganan kawasan kumuh, terutama di area lokasi tersebut.

“Kita bangun kawasan harus terintegrasi dan berkolaborasi. Apalagi kami lihat di sekitar makam bagus-bagus, ada beberapa yang masih perlu penanganan,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, saat menghadiri Final Expose Readiness Criteria Skala Kawasan Terpadu dan Terintegrasi Setono, Kamis (31/7/2025), di Rumah Dinas Pringgitan.

“Kalau tingkat kumuhnya rendah, tapi side effect dari pembangunan tinggi banget,” lanjut Sugiri.

Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu menekankan pentingnya keterpaduan dalam perencanaan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien serta tepat sasaran.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, saat ini, progres revitalisasi masih di tahap readiness criteria (RC). Pembangunan pun diprediksi dimulai tahun depan.

Adapun anggaran keseluruhan proyek ini menggunakan dana APBN sebanyak Rp40 miliar, APBD Jatim Rp14 miliar dan APBD Ponorogo yang belum diketahui jumlahnya.

“Sekarang kita menyiapkan readiness criteria. Nanti mulai dari kawasan lingkungan permukimannya, lalu airnya, TPS3R-nya, jalan lingkungannya, wisata makamnya, tempat parkirnya. Semua dibahas detail dan dibagi 3 tanggung jawabnya (APBN, APBD provinsi, dan APBD Ponorogo,” jelasnya.

“Yang anggaran provinsi menyelesaikan kawasan. Kalau menuju ke terminal wisata itu pakai APBN. Kami (APBD Ponorogo) menyelesaikan sisa-sisanya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, memaparkan, ada tujuh indikator yang menjadi acuan dalam menentukan kawasan kumuh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penataan lingkungan, sanitasi, drainase, sistem pengelolaan sampah, air bersih dan proteksi kebakaran.

“Karena ini kawasan supaya kita penyelesaiannya tidak parsial, tidak pernah tuntas. Jadi, sekali sentuh kita pinginnya selesai. Nah, nanti pemkab tinggal merawat supaya tidak menjadi kumuh lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nyoman menegaskan, kolaborasi penting dilakukan untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh, termasuk dengan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Tahun ini persiapkan RC-nya. Pemkab juga sudah siap masterplan, DED. Kita lakukan pembahasan terus, termasuk sosialiasi ke masyarakat, supaya ini sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS