SIDOARJO – Banjir masih menjadi momok bagi warga Kabupaten Sidoarjo. Bahkan di musim kemarau tahun ini, sebagian wilayah terendam. Celakanya, pemerintah daerah tak punya masterplan atau rencana induk mengatasi banjir.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo menelaah nota penjelasan rancangan peraturan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029.

Hasilnya, dituangkan dalam Pandangan Umum yang dibacakan Kusumo Adi Nugroho dalam rapat paripurna di Gedung dewan, Selasa (1/7/2025).

“Slogan Sidoarjo membangun sangat menarik akan tetapi Renstra (rencana strategis) terkait peta jalan selama 5 tahun kedepan, perencanaan normalisasi sungai hendaknya disampaikan ke DPRD,” sebut Kusumo.

Lanjut dia, penanganan banjir hampir setiap tahun terjadi di Sidoarjo, seperti Tanggulangin, Porong, dan waru.

“Namun dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029, belum disebutkan rencana induk (masterplan) dalam penanganan banjir,” tandasnya.

Perlu Kerjasama Pemprov Jatim

Banjir menjadi aspirasi umum warga Sidoarjo sebagaimana catatan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Yulianto dari hasil melaksanakan reses mandiri di Kecamatan Sedati dan Gedangan pada Selasa (1/7/2025).

Di desa-desa kawasan pesisir di Sedati, kerap banjir rob saat penghujan dan air laut pasang. Aliran sungai terhenti karena air laut lebih tinggi dari sungai. Apalagi, tak sedikit sungai mengalami pendangkalan. Dampaknya, air sungai meluber ke jalan seperti terjadi di Desa Pranti.

Demikian pula di Kecamatan Buduran. Dampak banjir berlanjut hingga urusan perut. Petambak dari sejumlah desa seperti Damarsi dan Sawohan, terpaksa merelakan Rp 5 juta untuk biaya menguras tambak saat panen karena air terus kembali. Padahal normalnya hanya Rp 1 juta.

Keluhan soal banjir juga tersampaikan dari warga Kecamatan Gedangan seperti Desa Sruni, Keboananom dan Keboansikep.

Sungai di sepanjang perempatan Gedangan bahkan lebih tinggi dari jalan dan pemukiman. Saat air meluap, warga pun terpaksa memilih membuat sudetan di sisi selatan untuk membuang air ke jalan, ketimbang membanjiri pemukiman di sisi utara.

Dari beberapa titik itu saja, Hari Yulianto menyampaikan perlunya penanganan yang menyeluruh yang harus dilakukan pemkab.

Penanganan banjir, kata dia, juga tidak bisa dilakukan dengan cara sporadis seperti meninggikan jalan. “Sepintas seperti solusi, tapi itu hanya jangka pendek karena hanya memindah titik banjir saja,” katanya.

“Juga tidak bisa dilakukan per kecamatan apalagi per desa. Bahkan hanya oleh Pemkab Sidoarjo. Harus bersinergi dengan Pemprov Jatim,” kata Hari.

Pria yang juga Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo ini menambahkan, kerjasama penanganan banjir mutlak diperlukan. Sebab membutuhkan dana yang lumayan besar.

Dimulai dari kajian utuh secara bersama karena ada sungai-sungai yang menjadi tanggung jawab pemkab dan pemprov. Hingga pelaksanaannya.

Baca juga: Risma Bantu 25.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Banjir di Sidoarjo

“Pembangunan rumah pompa, misalnya. Juga jadwal pengerukan sungai secara berkala dan bersama harus dilakukan. Jika dilaksanakan sendiri-sendiri, berat kiranya,” pungkas Hari Yulianto. (hd/ian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS