Sabtu
05 September 2026 | 9 : 21

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Yulianto Dorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Data dan Responsif Krisis

IMG_1942_copy_1167x796
Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto.

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menegaskan, agar upaya perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memiliki sistem yang terukur dan bisa dievaluasi.

Hal itu dia sampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat payung hukum perlindungan kelompok rentan di daerah, yang saat ini tengah dibahas dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda).

Hari Yulianto menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan indikator kinerja yang jelas. Menurutnya, pendekatan berbasis bukti adalah fondasi dari kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

“Rencana aksi daerah harus disusun berbasis data dan dilengkapi target operasional yang realistis, agar capaiannya dapat dievaluasi secara periodik,” kata Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (4/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Hari Ketjeng itu juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang konsisten dalam APBD, serta penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana di daerah.

Ini termasuk mendorong pengembangan sistem layanan pengaduan digital yang aman dan menjamin perlindungan data korban.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada aspek perlindungan dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis sosial yang sering kali berdampak lebih besar terhadap perempuan dan anak.

“Perempuan dan anak harus mendapat perhatian khusus dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, karena mereka adalah kelompok paling rentan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Literasi digital, edukasi, serta partisipasi tokoh agama dan masyarakat dianggap penting sebagai strategi pencegahan kekerasan.

Dalam hal penegakan hukum, dia mendorong adanya aturan tegas terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan transparansi dan integrasi kebijakan ini dalam arah pembangunan daerah.

“Kami berharap Raperda ini diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029 agar pelaksanaannya bisa mendukung pembangunan jangka menengah secara optimal,” pungkas Hari Yulianto. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Banyuwangi Gelar “Festival Literasi Using”, Upaya Lestarikan Bahasa Daerah

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Festival Literasi Using. Ajang ini menjadi cara ...
LEGISLATIF

Model Malang Berhasil, Untari Akan Perluas Pelestarian Aksara Jawa ke Seluruh Sekolah di Jatim

MALANG – Keberhasilan penerapan model pembelajaran dan pelestarian aksara Jawa di sejumlah sekolah di Malang ...
KRONIK

Waktu Tinggal Tiga Bulan, Widarto Pesimistis APBD Jember 2026 Terserap Optimal

JEMBER – Tambahan ruang fiskal Kabupaten Jember mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, waktu untuk membelanjakannya ...
KRONIK

Di Tempat Hasto Dilahirkan, Demokrasi Dibicarakan Lewat Gamelan dan Tarian

YOGYAKARTA – Tidak ada kemewahan ruang pertemuan hotel. Tidak ada pendingin udara yang membuat suasana malam terasa ...
LEGISLATIF

Puan Dukung Penegakan Hukum 21 Badan Usaha Terkait Karhutla, Minta Prosesnya Transparan

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penegakan hukum ...
KRONIK

Hasto Ingatkan Ancaman Populisme Otoriter, Dorong Lima Agenda Ketahanan Demokrasi

YOGYAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan menguatnya populisme otoriter dapat ...