Rabu
22 Juli 2026 | 9 : 27

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Hari Yulianto Dorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Data dan Responsif Krisis

IMG_1942_copy_1167x796
Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto.

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menegaskan, agar upaya perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bersifat normatif, tapi juga memiliki sistem yang terukur dan bisa dievaluasi.

Hal itu dia sampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat payung hukum perlindungan kelompok rentan di daerah, yang saat ini tengah dibahas dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda).

Hari Yulianto menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan indikator kinerja yang jelas. Menurutnya, pendekatan berbasis bukti adalah fondasi dari kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

“Rencana aksi daerah harus disusun berbasis data dan dilengkapi target operasional yang realistis, agar capaiannya dapat dievaluasi secara periodik,” kata Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (4/6/2025).

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Hari Ketjeng itu juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang konsisten dalam APBD, serta penguatan kelembagaan dan SDM pelaksana di daerah.

Ini termasuk mendorong pengembangan sistem layanan pengaduan digital yang aman dan menjamin perlindungan data korban.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada aspek perlindungan dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau krisis sosial yang sering kali berdampak lebih besar terhadap perempuan dan anak.

“Perempuan dan anak harus mendapat perhatian khusus dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, karena mereka adalah kelompok paling rentan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Literasi digital, edukasi, serta partisipasi tokoh agama dan masyarakat dianggap penting sebagai strategi pencegahan kekerasan.

Dalam hal penegakan hukum, dia mendorong adanya aturan tegas terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan transparansi dan integrasi kebijakan ini dalam arah pembangunan daerah.

“Kami berharap Raperda ini diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029 agar pelaksanaannya bisa mendukung pembangunan jangka menengah secara optimal,” pungkas Hari Yulianto. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah Salurkan Seluruh Dana Reses untuk Renovasi Rumah Warga Miskin di Sumenep

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menyalurkan seluruh dana reses periode ini untuk membantu ...
LEGISLATIF

Zulham Dorong Pasar Sumedang Dikerjasamakan dengan Swasta agar Tak Terus Mangkrak

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarok mendorong pengelolaan Pasar Sumedang ...
SEMENTARA ITU...

Syaifuddin Zuhri Dorong Turnamen Usia Dini Digelar Rutin untuk Cetak Pesepak Bola Berkualitas

SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong turnamen sepak bola usia dini digelar secara rutin ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Gandeng Praktisi, Latih Petani Bikin Pupuk Organik Murah Meriah

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
KRONIK

Sambut Bulan Kemerdekaan, Bupati Lukman Pimpin ASN Percantik Kota Bangkalan

BANGKALAN – Menyambut Bulan Kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggerakkan aparatur sipil negara ...
EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Siapkan Regulasi Mengemudi Sepeda Motor bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku prihatin atas meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang ...