MALANG – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Sri Untari Bisowarno menyoroti upaya penanggulangan bencana di daerah dengan alokasi anggaran yang selalu kecil. Dia berjanji akan memberi alokasi anggaran yang lebih proporsional mencapai Rp 256 miliar pada tahun anggaran 2025.

Komitmen itu dia sampaikan dalam Sosialisasi Mitigasi Bencana di Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang pada Sabtu (24/5/2025). Pertemuan itu juga menghadirkan pemateri lain, seperti Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, serta dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bidang K3.

Materi yang diberikan mencakup pelaporan bencana dan keselamatan kerja, khususnya dalam upaya penanganan dan sumber daya menghadapi risiko banjir dan kebakaran.

Untari menegaskan dalam waktu dekat, dia akan menyetujui alokasi anggaran kebencanaan sebesar Rp 256 miliar yang akan diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. Ia berharap dari sini menjadi awal progres penanganan kebencanaan yang baik.

Sebelumnya, anggaran kebencanaan dialokasikan selalu hanya di bawah Rp 200 miliar. Dengan tambahan alokasi nanti diharapkan juga dapat dialokasikan untuk perlindungan pada relawan kebencanaan yang punya peranan penting.

”Saya kira DPRD Jatim ini nanti akan menjadi satu-satunya alokasi anggaran terbesar se-Indonesia untuk sektor kebencanaan. Ini menunjukkan kepedulian dan komitmen kami,” ungkapnya.

Langkah ini, tegas dia diambil guna meminimalkan dampak bencana alam, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian. Menurutnya, intervensi anggaran ini penting mengingat wilayah Jawa Timur yang luas disertai potensi bencana yang tinggi.

Dalam situasi itu, srikandi banteng itu sangat prihatin akan minimnya perhatian pemerintah kota dan kabupaten terhadap penanggulangan bencana.

Hal ini kerap dia jumpai saat meninjau langsung ke sejumlah wilayah dan menemukan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki anggaran kebencanaan tidak memadai.

”Saya sudah cek di sekitar separuh wilayah Jatim, dan banyak yang belum layak dalam penanganan kebencanaan. Jadi berapa pun anggarannya, akan kami setujui, yang penting penanganan bencana semua bisa optimal, gunakan dengan baik,” tutur dia.

Selain itu, dengan penambahan alokasi anggaran kebencanaan nanti juga diharapkan dapat dialokasikan untuk perlindungan para relawan di lapangan, terutama terhadap para relawan yang tergabung dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) Sekolah Siaga Bencana.

“Mereka ini garda depan kemanusiaan. Kalau ada bencana, mereka yang pertama turun tangan. Tapi kita lihat mereka belum dapat perhatian dan perlindungan memadai. Saya minta relawan juga harus diasuransikan,” tegasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengusulkan agar relawan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dia menekankan agar pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.

”Tapi pembayarannya jangan dibebankan ke relawan. Tugas mereka sudah berat, risikonya tinggi. Jadi saya kira, kalau anggaran sudah ada, relawan sudah ada, tinggal kemauan dan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan,” harapnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS