Kamis
22 Mei 2025 | 1 : 57

Dewan Setujui Ranwal RPJMD Kota Mojokerto 2025-2029, Ery Purwanti: Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

pdip-jatim-250416-ranwal--rpjmd-moker-kota

MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2025–2029.

Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Mojokerto dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (15/4/2025) di ruang rapat DPRD, Jalan Surodinawan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, didampingi Wakil Ketua Hadi Prayitno dan Ary Hernowo. Hadir pula Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Ery Purwanti menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

“Agenda hari ini (kemarin, red) adalah pengambilan keputusan atas Ranwal RPJMD tahun 2025–2029 serta penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Mojokerto diwakili oleh Wakil Wali Kota dan DPRD Kota Mojokerto,” jelas Ery.

Dengan disepakatinya Ranwal RPJMD ini, diharapkan proses penyusunannya dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang inklusif dan berdaya saing.

“DPRD Kota Mojokerto mendorong agar RPJMD 2025–2029 disusun secara partisipatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan visi pembangunan nasional dan provinsi,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, juru bicara gabungan komisi DPRD Kota Mojokerto, Deni Novianto, menyampaikan bahwa DPRD secara umum menyetujui Ranwal tersebut, namun memberikan beberapa masukan penting.

Di antaranya, struktur tujuan dan sasaran yang sudah sistematis dinilai masih kurang menonjolkan inovasi lokal sebagai strategi menghadapi tantangan pembangunan global.

“Perlu ditekankan bahwa sasaran pembangunan tidak hanya mengejar target makro pertumbuhan dan kesejahteraan, tetapi juga harus fokus pada penguatan kapasitas inovatif, seperti transformasi digital pelayanan publik, pengembangan ekonomi komunitas, serta kebijakan berbasis ketahanan wilayah,” kata Deni.

Ia juga menyoroti bahwa keterkaitan antara sasaran, indikator, dan outcome masih perlu diperkuat.

“Dalam dokumen pengukuran kinerja lebih condong pada output, bukan pada dampak nyata di masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar indikator pembangunan diarahkan pada outcome-based, guna memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Bupati Sugiri Kukuhkan Ribuan Penghafal Al-Qur’an, Berharap Tumbuh Generasi Berkualitas

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengukuhkan ribuan pelajar hafidz. Mereka adalah pelajar SMP ...
LEGISLATIF

Hadapi Krisis, Kanang Serukan Semangat Gotong Royong kepada Rakyat

NGAWI – Anggota DPR RI/MPR RI Ir. Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menggelar sosialisasi Empat Pilar ...
SEMENTARA ITU...

Wabup Resmi Pimpin KONI Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto: Momen Penting Tingkatkan Prestasi Olahraga

BLITAR – Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional ...
LEGISLATIF

Jelang Idul Adha, Erma Ingatkan Pentingnya Perlindungan Ekonomi Peternak

SURABAYA – Menjelang Hari Raya Idul Adha, anggota Komisi B yang juga Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa ...
KRONIK

Diskusi 27 Tahun Reformasi, Abidin Fikri Tegaskan Pendidikan Rakyat untuk Memutus Kemiskinan

JAKARTA – Yayasan 98 Peduli menggelar diskusi bertajuk Pendidikan Kerakyatan dalam Pengentasan Kemiskinan di DPP ...
ROMANTIKA

Polemik Soal Pakaian Seragam Partai

SETAHUN setelah Sukarno dan beberapa temannya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927, timbul ...