MALANG – Calon bupati yang diusung PDI Perjuangan di Pilbup Malang, HM Sanusi, menegaskan niat dan komitmennya dalam menyelaraskan akselerasi program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, kolaborasi bersama Pemerintah RI dan juga Pemprov Jatim mutlak harus dilakukan demi percepatan pembangunan. Kolaborasi ini, kata dia adalah bagian dari strategi membangun Kabupaten Malang secara berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah strategi utama agar jalannya pembangunan daerah bisa berjalam optimal. Banyak hal dan masalah-masalah yang berhasil dihadapi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat,” kata Sanusi.

Itu dia ungkapkan saat bersama Cawabup Lathifah Shohib tampil di Debat Publik terakhir Pilkada Kabupaten Malang, Jumat (22/11/2024).

Sanusi mencontohkan permasalahan yang pelik pernah terjadi saat pandemi Covid-19. Akibat wabah itu, sejumlah program seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, PAD hingga perekonomian jadi terhenti total.

Namun, sebagai pemimpin, ia tak merasa pesimis sedikit pun. Perlahan, semua kendala itu bisa teratasi berkat akselerasi pembangunan dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

“Saat itu, tidak ada yang menyangka jika ada Covid-19, tapi begitu terjadi dan situasinya sangat genting, kami langsung berkolaborasi sehingga pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.

Kolaborasi lainnya juga bisa dilakukan sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten Malang dengan cara memperbanyak objek pajaknya seperti membangun hotel dan restoran. Dalam hal ini, tentunya adalah dengan membuka lebar-lebar kran investasi.

“Investasi di Kabupaten Malang itu penting dan perlu digenjot. Ini harus sejalan dengan program Pemerintah pusat tentang investasi,” jelasnya.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib mengamini jika selama masa kepemimpinan Sanusi, banyak permasalahan yang terselesaikan melalui langkah kolaborasi. Seperti dicontohkannya lewat menjemput aspirasi lewat program Subuh Keliling.

Selain kolaborasi, melalui program itu segala macam pembangunan daerah ini juga berkat andil dari masyarakat di setiap desa, melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang getol digeber.

Musrenbangdes ini ditujukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sehingga kemudian bisa dilanjutkan melalui forum diskusi terarah.

Artinya, kata Lathifah, pembangunan di suatu daerah harus melibatkan banyak pihak.

“Rencana pembangunan Kabupaten Malang bermula dari kebersamaan sehingga target percepatan pelaksanaan maupun penanganan masalah dapat terselesaikan optimal. Semestinya ke depan juga harus tetap begitu,” tegasnya. (ull/pr)