BANYUWANGI — Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, dalam rangkaian safari politiknya bersama Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, memaparkan komitmennya untuk memperjuangkan nasib nelayan Jawa Timur.

Risma mengungkapkan berbagai program yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan, mulai dari isu kelangkaan ikan, biaya perizinan, hingga rencana pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang penghidupan nelayan pesisir.

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di daerah Muncar, Banyuwangi.

Menurutnya, hasil tangkapan nelayan semakin berkurang akibat pendangkalan laut, yang menyebabkan ikan-ikan sulit ditemukan di sekitar perairan pesisir. Selain itu, tingginya jumlah hasil tangkapan juga membawa tantangan bagi nelayan, yang diharuskan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk izin penangkapan ikan.

“Ikan di sekat laut itu makin habis, dan nelayan kecil semakin kesulitan karena harus membayar PNBP saat hasil tangkapan mereka mencapai batas tertentu,” ujar Risma saat Konsolidasi Internal Partai di Banyuwangi, Senin (4/11/2024).

Sebagai solusi, Risma menyatakan akan berupaya memperjuangkan subsidi atau keringanan biaya PNBP kepada pemerintah pusat untuk meringankan beban para nelayan kecil.

“Kami ingin membantu nelayan agar mereka tidak terbebani biaya tambahan, sehingga pendapatan mereka bisa lebih baik dan tidak tersedot oleh beban pajak,” tuturnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Surabaya itu juga merencanakan pembangunan infrastruktur yang bisa langsung menunjang aktivitas ekonomi nelayan, khususnya ketika menghadapi banjir rob yang sering melanda kawasan pesisir.

Di Muncar, Risma berencana membangun tanggul yang tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir rob, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pasar. Dengan adanya pasar di sepanjang tanggul, para nelayan diharapkan bisa lebih mudah menjual hasil tangkapan mereka tanpa perlu pergi jauh ke pasar besar.

“Pembangunan tanggul ini penting agar daerah pesisir tidak lagi terdampak banjir rob yang bisa merusak peralatan nelayan,” bebernya.

“Selain itu, pasar di sepanjang tanggul ini akan mempermudah nelayan dalam menjual ikan, sehingga mereka bisa langsung memasarkan hasil tangkapan di tempat yang dekat dengan wilayah mereka,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Risma juga menyadari pentingnya menciptakan stabilitas ekonomi bagi para nelayan yang bergantung pada kondisi alam.

Ia berencana menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghadirkan program jaminan hari tua bagi nelayan. Program tersebut akan jadi solusi untuk memberikan perlindungan sosial bagi nelayan yang bekerja tanpa kepastian pendapatan jangka panjang.

“Kami ingin memastikan bahwa nelayan memiliki jaminan hari tua. Kehidupan mereka bergantung pada hasil laut, dan kita harus berpikir bagaimana masa depan mereka jika suatu saat tidak bisa melaut lagi. Kami akan berupaya mencarikan solusi untuk memberikan jaminan sosial bagi mereka,” tegasnya.

Dengan program-program ini, Risma menekankan bahwa kepeduliannya kepada nelayan Jawa Timur adalah bagian dari upaya menghadirkan kesejahteraan yang merata di seluruh provinsi.

Ia juga menegaskan, para nelayan adalah pilar penting yang harus mendapatkan perhatian serius, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan lingkungan.

“Kesejahteraan nelayan adalah prioritas, dan kami ingin mereka merasakan hasil dari kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” tandasnya. (yol/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS