BANYUWANGI – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, berharap program atau kegiatan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2025 yang sudah direncanakan oleh eksekutif, baik yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten, agar ada percepatan pelaksanaan.

Menurutnya, program pembangunan harus berjalan dan menyesuaikan program yang telah dianggarkan, sehingga tidak ada program pembangunan yang tertunda sepanjang tahun 2025 nanti.

“Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025, kami meminta pemda agar menyatakan tegas kepada para pemenang tender yang mengerjakan berbagai proyek pemerintah baik berupa fisik maupun pengadaan barang dan jasa,” ujar Patemo, Rabu (9/10/2024)

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, sikap tegas perlu dilakukan untuk memastikan penyelesaian setiap proyek pembangunan bisa tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dalam dokumen surat perjanjian kontrak (SPK).

Ia juga berharap, kontraktor pengerjaan proyek infrastruktur yang dibiayai APBD memperhatikan kualitas sehingga infrastruktur yang dibangun tidak cepat rusak.

“Pemda melalui instansi terkait juga harus menyatukan pengerjaan setiap proyek yang ada, memastikan bahwa semuanya berkualitas, dan yang paling penting yakni pekerjaan itu tepat waktu,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap kegiatan yang dilaksanakan jangan “asal garap”. Akan tetapi dikerjakan dengan baik, terencana, terarah, berkualitas. Bukan hanya asal-asalan.

“Saya berharap pembangunan insfrastruktur di Banyuwangi dikerjakan dengan baik, terencana, tidak asal-asalan, dan bisa bertahan lama. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang,” tuturnya.

“Dengan percepatan pelaksanaan pembangunan insfrastruktur, mobilitas masyarakat Banyuwangi semakin lancar dan cepat serta memungkinkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS