BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna bersama pemerintah Kota Blitar di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat, Selasa (21/5/2024). Agendanya, penyampaian Wali Kota Blitar atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

Wali Kota Blitar Santoso mengatakan dalam agenda ini, pihaknya menyampaikan sejumlah poin yang tertuang dalam raperda rancangan pemerintah daerah APBD tahun 2023.

Meliputi laju pertumbuhan ekonomi 5,29 persen, indeks pembangunan manusia (IPM)80,78 persen, angka kemiskinan 7,3 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 24 persen.

Tidak hanya itu, kader PDI Perjuangan ini juga menyampaikan prestasi yang diraih oleh Kota Blitar di tahun 2023. Seperti penghargaan pembinaan proklim terbaik se-Jawa Timur, peraih adipura, penghargaan BKKBN terkait komitmen Kota Blitar turunkan prevalensi stunting, penerapan digitalisasi transaksi non tunai ETPD 100 persen tahun 2023 hingga pertumbuhan ekonomi 15 besar se-Jawa Timur.

“Kali ini kami menyampaikan raperda rancangan pemerintah daerah, kaitan APBD tahun 2023 dan prestasi pemerintah Kota Blitar,” tegas Santoso.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan setelah mendengar penyampaian raperda pertanggung jawaban dari Wali Kota Blitar, dewan akan melakukan pembahasan bersama sejumlah komisi, fraksi dan badan anggaran.

Menurutnya sejauh ini masih belum ada evaluasi ataupun saran dari penyampaian raperda pertanggung jawaban Wali Kota Blitar. Namun, bulan depan DPRD bersama pemerintah Kota Blitar akan menyelenggarakan lagi rapat paripurna untuk menanggapi penyampaian raperda oleh Wali Kota Blitar.

“Hari ini kita akan cermati lagi bersama komisi sesuai bidangnya, kemudian fraksi-fraksi mencermati yang selanjutnya dilakukan ke badan anggaran dan lainnya,” kata Syahrul.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan setempat ini menyampaikan apresiasinya atas sederet prestasi yang telah diraih Kota Blitar. Pihaknya berharap prestasi itu bisa mendongkrak semangat perangkat daerah dalam melaksanakan program kinerja. (arif/pr)