Minggu
22 November 2026 | 11 : 42

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Marak Pertambangan Ilegal, Mahfud: Informasi Agraria Harus Terbuka

PDIP-Jatim-Mahfud-28112023

JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut maraknya pertambangan ilegal, perikanan ilegal hingga pembalakan liar di Indonesia butuh penyelesaian dari hulu ke hilir.

Seperti diketahui, data Kementerian ESDM mencatat ada lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal III 2022. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara.

“Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura,” ujar Mahfud dalam Debat Pilpres Keempat, Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, solusi tidak bisa hanya dengan pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan), melainkan pada keterbukaan informasi agraria. “Masalahnya mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya mengirim tim ke lapangan itu ditolak. Bahkan KPK menyatakan kalau pertambangan ilegal itu banyak dan backingannya pejabat,” jelasnya.

Mantan Ketua MK itu mengungkapkan, selama ini penyelesaian hukum terkait perusakan alam sering terhambat. Pemilik lahan tidak kooperatif. Ia mencontohkan, saat dirinya terlibat di sidang kabinet pada kasus perampasan tanah. Banyak ditemukan oknum yang menutupi jumlah lahan ilegal dan menyebut hal tersebut sebagai rahasia.

“Dari pengalaman, itu informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi, penyelesaian gak menyeluruh. Dikatakan ini rahasia. Padahal gak bisa dong harus datanya lengkap apalagi yang perampasan tanah,” ucap Menko Polhukam itu.

Untuk itu, keterbukaan informasi agraria dan kehutanan sangat penting. Terutama untuk mengungkap kasus perusakan alam hingga ke akar. “Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau itu tidak tumpul kita bisa tabrak habis-habisan,” tuturnya.

“Kami janji akan kembalikan secara bertahap hak rakyat kita, akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang perusakan alam,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Warga Bojonegoro Curhat kepada Ony Setiawan, Hal Kekeringan hingga Perlunya Pakan Mandiri untuk Peternak

BOJONEGORO — Persoalan tingginya harga pakan ternak, akses pupuk bersubsidi bagi penggarap lahan hutan, hingga ...
LEGISLATIF

Doding Rahmadi Tegaskan DPRD Trenggalek Awasi Tahapan Pilkades 2027 agar Sesuai Regulasi

TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek bakal mengawasi ketat seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Ijen Green Trail Run 2026, Upaya Kembangkan Sport Tourism

BANYUWANGI – Sempat tertunda akibat peristiwa kebakaran hutan pada September lalu, ajang lari bergengsi Ijen Green ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Koordinasi dengan HKTI, Perjuangkan Keluhan Petani Tebu soal Solar Industri

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, bakal berkoordinasi dengan Himpunan Kerukunan Tani ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Konsisten Gelar KFBF, Dorong Batik Kediri Jadi Kebanggaan dan Identitas Daerah

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana konsisten menjaga Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) sebagai ...
HEADLINE

Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Jamin Kehidupan Layak Pekerja dan Keluarganya

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah ...