JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut maraknya pertambangan ilegal, perikanan ilegal hingga pembalakan liar di Indonesia butuh penyelesaian dari hulu ke hilir.

Seperti diketahui, data Kementerian ESDM mencatat ada lebih dari 2.700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal III 2022. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah tambang batu bara.

“Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura,” ujar Mahfud dalam Debat Pilpres Keempat, Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, solusi tidak bisa hanya dengan pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan), melainkan pada keterbukaan informasi agraria. “Masalahnya mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya mengirim tim ke lapangan itu ditolak. Bahkan KPK menyatakan kalau pertambangan ilegal itu banyak dan backingannya pejabat,” jelasnya.

Mantan Ketua MK itu mengungkapkan, selama ini penyelesaian hukum terkait perusakan alam sering terhambat. Pemilik lahan tidak kooperatif. Ia mencontohkan, saat dirinya terlibat di sidang kabinet pada kasus perampasan tanah. Banyak ditemukan oknum yang menutupi jumlah lahan ilegal dan menyebut hal tersebut sebagai rahasia.

“Dari pengalaman, itu informasinya tertutup siapa yang punya lahan ilegal, ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi, penyelesaian gak menyeluruh. Dikatakan ini rahasia. Padahal gak bisa dong harus datanya lengkap apalagi yang perampasan tanah,” ucap Menko Polhukam itu.

Untuk itu, keterbukaan informasi agraria dan kehutanan sangat penting. Terutama untuk mengungkap kasus perusakan alam hingga ke akar. “Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau itu tidak tumpul kita bisa tabrak habis-habisan,” tuturnya.

“Kami janji akan kembalikan secara bertahap hak rakyat kita, akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang perusakan alam,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS