JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menggelar Sekolah Hukum diikuti seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah di Indonesia turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan, bahwa Megawati menegaskan pentingnya sekolah hukum ini, dan wajib diikuti seluruh calon anggota legislatif terpilih. Baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Dia juga menyebut bahwa Mahfud pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

Saat itu, kata Hasto, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi.

Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujar Hasto.

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” sambungnya.

Hasto mengatakan, Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh Caleg tingkat pusat, Provinisi dan Kabupetan/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh. “Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid,” terang Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Beberapa pakar hukum akan memberikan materi kuliah. Keynote speakers antara lain Prof. Mahfud MD, Gayus Lumbuun, Todung Mulya Lubis, Dr. Maqdir Ismail. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS