JAKARTA – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo membayangkan jika kabinet pemerintahan bisa dievaluasi langsung oleh masyarakat melalui Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kerja yang transparan.

“Kayaknya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI-based kabinet yang transparan. Jadi kalau menterinya elek (jelek), dibiji (dinilai) rakyate, sing (yang) mengevaluasi rakyatnya,” kata Ganjar dalam acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Sistem itu membuat masyarakat bisa memberikan penilaian kepada para menteri. Apabila kinerja mereka dianggap buruk oleh masyarakat, maka presiden dapat menggantinya melalui reshuffle kabinet.

Ganjar juga mengusulkan agar ada transformasi pemerintah ke arah digital yang menurutnya bisa menghemat anggaran negara hingga Rp2,4 triliun.

“Jadi, ‘Pak Presiden, itu diganti mawon (saja) ngunu. Niku mek (yang itu hanya) nguap-nguap pak, setiap rapat ngantuk, dikasih tahu enggak pahaman, lak ciloko kan kuwi (kan bahaya itu). Tapi kalau ada menteri yang hebat, gini pak (memberi jempol),” imbuhnya.

Ganjar mengatakan saat ini masyarakat dan pemerintah harus fokus menuju target Indonesia emas dan Indonesia unggul di 2045. Salah satu caranya dengan melipatgandakan anggaran dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan saat ini memiliki tujuan yang sama dengan wakilnya di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Menurutnya, tujuan penting yang ingin diraih adalah penegakan hukum berkeadilan dan menghilangkan praktik korupsi di Indonesia.

“Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi boleh, pak? tidak, ini pemerintahan bersih. Saya ngobrol sama Pak Mahfud, satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi,” tegas Ganjar. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS