Senin
23 November 2026 | 1 : 36

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Perda Pajak dan Retribusi Daerah Disahkan, Begini Harapan PDI Perjuangan Jember

PDIP-Jatim-Danang-04112023

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menanggapi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang telah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jumat (3/11/2023).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Danang Kurniawan, menilai masih banyak sektor pajak yang belum dibahas secara serius, yang sebenarnya berpotensi memberikan pendapatan daerah.

“Kami memandang, ada 11 jenis pajak dan 36 retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Jember, yang masih harus dioptimalkan,” ujarnya.

Sebelas jenis pajak itu adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sementara jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Jember adalah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi jasa usaha tempat.

“Fungsi pajak sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapat dan peningkatkan pembagunan. Karenanya, maka pemungutan pajak, kami harapkan dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

“Apalagi penerimaan daerah dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem pajak yang dilaksanakan, maka ukuran keberhasilan akan berpulang pada jumlah setoran pajak, sebagai instrumen pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Danang juga menjelaskan, Kabupaten Jember sudah tidak memberlakukan lagi beberapa retribusi seperti retribusi tanda daftar perusahaan, retribusi khusus tempat parkir, retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dan lain sebagainya.

“Namun secara keseluruhan dalam praktiknya, masih belum optimal. Kami berharap agar Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD Kabupaten Jember memiliki daya desak yang kuat, sehingga efektif dalam penerapannya, dapat dijalankan dengan komitmen dari para penyelenggaranya, dan terhindar dari kemungkinan membuka ruang terjadinya pungutan liar,” tuturnya.

Danang juga berharap pelaksanaan perda tersebut terhindar dari kemungkinan terjadinya kebocoran dari hasil pungutan, dan terhindar dari pemberlakuan memberikan keistimewaan kepada orang, dan atau lembaga tertentu, karena alasan kolusi dan nepotisme.

“Perda ini diharapkan memiliki kemampuan aplikatif yang memadai dari masing–masing sektor pendukung lainnya,” tandasnya. (alfian/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Warga Bojonegoro Curhat kepada Ony Setiawan, Hal Kekeringan hingga Perlunya Pakan Mandiri untuk Peternak

BOJONEGORO — Persoalan tingginya harga pakan ternak, akses pupuk bersubsidi bagi penggarap lahan hutan, hingga ...
LEGISLATIF

Doding Rahmadi Tegaskan DPRD Trenggalek Awasi Tahapan Pilkades 2027 agar Sesuai Regulasi

TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek bakal mengawasi ketat seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Ijen Green Trail Run 2026, Upaya Kembangkan Sport Tourism

BANYUWANGI – Sempat tertunda akibat peristiwa kebakaran hutan pada September lalu, ajang lari bergengsi Ijen Green ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Koordinasi dengan HKTI, Perjuangkan Keluhan Petani Tebu soal Solar Industri

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, bakal berkoordinasi dengan Himpunan Kerukunan Tani ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Konsisten Gelar KFBF, Dorong Batik Kediri Jadi Kebanggaan dan Identitas Daerah

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana konsisten menjaga Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) sebagai ...
HEADLINE

Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Jamin Kehidupan Layak Pekerja dan Keluarganya

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah ...