SIDOARJO – Mencegah terjadinya kekerasaan dan pelecehan seksual terhadap pelajar, Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Hj Kasipah Amd, mengusulkan adanya pendampingan psikologi secara berkala di setiap sekolah.

Usulan disampaikan wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APDB tahun 2022 antara eksekutif dengan legislatif di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (26/7/2021). Dari pihak eksekutif yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB).

“Kami usulkan agar ada psikiater yang secara berkala melakukan pendampingan di tiap-tiap sekolah. Dari TK hingga tingkat SMA dan SMK, swasta maupun negeri,” kata Kasipah.

Pendampingan oleh tenaga psikologi, kata dia, diharapkan bisa menjadi semacam deteksi dini terhadap ancaman kekerasan atau pelecehan seksual di kalangan pelajar. Sebab psikiater bisa mengetahui kondisi kejiwaan dan perubahan perilaku seseorang.

Usulan Kasipah bertolak dari tindak sodomi dialami puluhan santri yang berhasil dibongkar pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Dengan jumlah korban mencapai 25 anak, kata Kasipah, hal ini tidak boleh dianggap remeh. Sistem pencegahan dan perlindungan harus disiapkan untuk melindungi para pelajar.

“Kami tentu tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Kasipah, pendampingan psikologi di sekolah juga untuk mencegah maupun proses pemulihan pelajar korban bullying baik berupa ejekan, kekerasan fisik, hingga pemalakan. Juga untuk penyembuhan internal diri pelajar seperti kecemasan berlebihan, ketidakpercayaan diri, dan tidak fokus.

“Tak kalah penting adalah untuk mencegah kecanduan gadget. Ini harus ada upaya bagaimana membuat pelajar memiliki pandangan yang proporsional dalam penggunaan gadget, game, maupun media sosial,” tegasnya.

Kasipah berharap, dinas P3AKB bersinergi dengan dinas pendidikan untuk hal ini. Pendampingan kepada pelajar dengan pendekataan ilmu kejiwaan diharapkan menumbuhkan perilaku anak menjadi lebih baik. “Ini juga perlu kerjasama dengan lintas sektor, terutama dengan dinas pendidikan,” pungkas Kasipah. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS