Sabtu
05 September 2026 | 4 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Upaya Pilkada Lewat DPRD Sarat Kepentingan

pdip jatim - aksi dukung pilkada langsung 140914

pdip jatim - aksi dukung pilkada langsung 140914MAGETAN – Ketua DPRD Magetan Joko Suyono mengatakan, upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah salto politik yang sarat kepentingan pasca pilpres lalu.

“Ini kan akal-akalan politik saja. Ya wajar dalam dinamika politik. Tapi seharusnya jangan sampai mencederai kepercayaan rakyat. Karena kita dipilih dalam pemilu legislatif itu untuk menjadi wakil mereka,” kata Joko Suyono, kepada Infokomnews, Minggu (14/9/2014).

“Kami kader-kader PDI Perjuangan akan berupaya maksimal mengawal hal itu. Bagaimana pun PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2014 ini karena kepercayaan rakyat. Itu tidak boleh dikhianati. Kami akan perjuangkan dengan mendorong opini dan pernyataan sikap partai,” tegasnya

Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan menyatakan menolak pemilu kepala daerah bupati/walikota dan gubernur dipilih oleh DPRD.

“Secara tegas AKD Magetan sepakat menolak, kalau pemilihan kepala daerah dipilih DPRD,” kata Ketua AKD Kabupaten Magetan Sono Keling, dalam pertemuan rutin AKD dan PPDI di Tambran, Magetan, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Kepala Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ini, AKD dan PPDI tetap pada pendiriannya, pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan secara langsung seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kita tetap minta pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Kita tidak akan setuju pemilihan dilakukan DPRD,” tegasnya.

Pria yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lembeyanini menambahkan, AKD lebih percaya pemilihan bupati dan gubernur.dilakukan langsung oleh rakyat tanpa mewakilkan hak pemilihan itu kepada lembaga mana pun. “Lebih percaya, lebih senang pemilihan bupati, walikota langsung oleh rakyat,” ujar dia.

Pihaknya segera mengirim penolakan AKD dan PPDI Kabupaten Magetan terkait wacana pilkada tak langsung ini kepada menteri dalam negeri (Mendagri). “Surat ke Mendagri sudah siap. Kita tinggal mengirimkan penolakan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD,” tandas dia. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Tambahan Fiskal Rp223 Miliar di P-APBD Jember 2026, PDIP: Apa Manfaat Nyatanya Buat Warga?

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan manfaat tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 ...
OLAHRAGA

Trenggalek Bertekad Tembus 10 Besar Porprov Jatim 2027

KONI Trenggalek menargetkan masuk 10 besar Porprov Jatim 2027 meski anggaran terbatas. Dari 40 atlet yang siap ...
EKSEKUTIF

Tanam Pohon Peringatan Hari Lahir Kejaksaan, Wabup Antok Berharap Srigati Bisa Jadi Agro Wisata

NGAWI – Kejaksaan Negeri Ngawi menanam sejumlah pohon buah di kawasan wisata religi Palereman Srigati, Desa ...
KRONIK

Imbas 1.600 Pekerja PT INKA Banyuwangi Dirumahkan, DPRD Desak Pemkab dan Pusat Turun Tangan

BANYUWANGI – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyatakan keprihatinan mendalam atas ...
OLAHRAGA

Bupati Fauzi Lepas Assyabaab U-13, Titipkan Pesan Penting Soal Karakter dan Disiplin

SUMENEP – Sebanyak 25 anggota Assyabaab U-13 resmi dilepas menuju Kabupaten Jember untuk mengikuti kompetisi Zona ...
LEGISLATIF

Baktiono Dorong RT/RW Dilibatkan Aktif dalam Pendataan Bansos, Data Desil Harus Sesuai Kondisi Riil Warga

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono mendorong pemerintah melibatkan RT dan RW secara aktif ...