Jumat
17 April 2026 | 2 : 47

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wujudkan Zero Stunting, Untari: Bisa, Asal Punya Komitmen dan Kerja Gotong Royong

pdip-jatim-211104-untari-reses-singosari-1

MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan, masalah stunting dan gizi buruk dapat diselesaikan secara bersama-sama melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Persoalan stunting dan gizi buruk bisa diselesaikan, asalkan kita semua punya komitmen bersama dan bekerja secara bergotong-royong,” tandas Untari, saat menggelar reses di Kebon Winih, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis (4/11/2021).

Sekretaris DPD Perjuangan Jatim ini mencontohkan, bagaimana pemerintah Indonesia hari ini berhasil menekan angka persebaran Covid-19 berkat kerja gotong-royong seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita bangun kesepakatan bersama, kalau kita bisa mewujudkan zero stunting dan gizi buruk,” ajaknya.

Selain stunting, di depan peserta ibu-ibu Kader Posyandu se-Kecamatan Singosari, Untari juga membabar masalah gizi buruk. Menurutnya, kedua hal ini adalah bekal dan pemahaman bagi seluruh kader posyandu agar bisa membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Ini adalah tugas saya di Komisi E itu mengurusi sektor kesehatan di Jawa Timur. Salah satu yang harus diurus itu angka stunting dan gizi buruk. Bagaimana dengan zero stunting dan gizi buruk itu bisa membangun keluarga yang baik,” terang Untari.

Menurutnya, sesuai hasil Studi Status Gizi Balita Tahun 2021, masih terdapat 32 desa dalam 16 kecamatan di Kabupaten Malang menjadi desa prioritas dalam penanganan stunting.

Terkhusus di Singosari, dia minta desa-desa yang ada harus bisa terbebas dari kasus stunting dan gizi buruk. Untuk itu diperlukan sebuah strategi khusus secara spesifik yang disusun oleh jajaran Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Pemkab untuk mengatasi masalah ini.

“Termasuk mengentaskan permasalah terkait ketersediaan pangan rumah tangga, pola asuh anak, dan pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang tidak memadai,” jelasnya.

Berbagai faktor yang menyebabkan stunting dan gizi buruk secara langsung seperti kekurangan nutrisi, pernikahan usia dini, perlambatan kenaikan berat badan anak, juga kualitas MPASI yang rendah juga harus menjadi prioritas.

Menurutnya, hal ini juga ditegaskan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng untuk menjadikan permasalahan stunting dan gizi buruk sebagai program prioritas untuk diselesaikan.

“Ibu Mega, sangat concern ke masalah stunting dan gizi buruk. Kami semua diminta turun untuk mengatasi persoalan stunting dan gizi buruk, agar seluruh daerah angka stunting itu hilang. Ini adalah bagian daripada upaya kita menyehatkan masyarakat,” ungkapnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...