SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan Kepulauan, H. Hosnan Abrori, bersama sejumlah legislator lainnya, melakukan kunjungan ke kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/6/2025).

Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait seringnya pemadaman listrik di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas.

“Kami datang langsung untuk memastikan agar persoalan listrik di kepulauan tidak diabaikan. Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Hosnan usai melakukan audiensi dengan pihak PLN.

Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), namun daya yang tersedia baru sekitar 2.200 KWP. Dari lima mesin yang tersedia, dua di antaranya dalam kondisi tidak berfungsi.

Menanggapi hal tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa satu unit mesin baru dengan kapasitas 460 KWP akan segera dikirim. Dengan tambahan mesin ini, diharapkan pasokan listrik di Pulau Sapudi bisa kembali normal pada akhir bulan.

“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendesak PLN agar pemenuhan kebutuhan listrik di kepulauan dapat segera terealisasi,” tegas Hosnan.

Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik tercatat sekitar 662 KWP, sedangkan daya yang tersedia telah mencapai 1.160 KWP. Di wilayah ini terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya berfungsi sebagai cadangan.

“Dari sisi kapasitas, Raas sudah mencukupi. Namun jika masih ada dusun atau desa, khususnya di wilayah daratan Raas, yang belum teraliri listrik, kami minta segera ada koordinasi untuk pemasangan jaringan,” imbuhnya.

Hosnan juga menyoroti kondisi kelistrikan di Masalembu. Menurutnya, jika tidak ada kendala, pasokan listrik di wilayah tersebut ditargetkan menyala pada 2026.

“Untuk Masalembu, PLTD akan disiapkan oleh SKK Migas, sementara jaringan listrik ditangani PLN. Kendala utama saat ini adalah proses pembebasan lahan,” jelas ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah kepulauan, Hosnan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan kelistrikan. Ia menilai, kesetaraan dalam layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS