GRESIK – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat program PTSL di Kabupaten Gresik. Salah satunya melakukan Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas) Bidang Tanah.

Di Gresik sendiri, Gemapatas dipusatkan di Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas. Tujuannya, untuk memberikan legalitas hak tanah milik warga, serta menghindari sengketa tanah di kemudian hari.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, Gemapatas dilakukan serentak di 33 Provinsi se- Indonesia. Tujuannya membantu masyarakat memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat,” kata Bu Min, Jumat (3/2/2023).

Wakil bupati yang diusung PDI Perjuangan itu berharap, Gemapatas yang digagas Kementerian ATR/BPN terus digalakan. Langkah ini bagian dari upaya mengajak masyarakat memiliki kesadaran dan ikut menjaga batas tanah miliknya.

“Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.

“Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” katanya.

Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur jika data persil atau fisik ukuran serta letak tanah lengkap. Kemakmuran dimulai dari persil per persil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.

“Di samping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” ujarnya.

Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “Saat ini secara persentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada tahun 2025,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN Gresik, Asep Heri. Dirinya menyebut banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional, salah satunya Gemapatas.

“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” jelasnya.

Pada kegiatan ini juga ada penyerahan sertifikat DAK tahun 2023 secara simbolis. Masing-masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto Kecamatan Sidayu.

Berikutnya, sertifikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur,  sertifikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertifikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS