NGAWI – Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai sejak usia dini melalui pembangunan integritas generasi muda. Penegasan tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Mall Pelayanan Publik, Jumat (12/12/2025).

Menurut Wabup Antok, penanaman nilai antikorupsi sejak dini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan integritas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengenalan serta pembinaan patriot antikorupsi kepada anak-anak dan generasi muda sebagai bagian dari sosialisasi dan kampanye antikorupsi sejak awal.

“Yang terpenting adalah membangun integritas sejak usia dini, dimulai dari pengenalan kepada anak-anak. Karena itu, dikenalkan pula patriot antikorupsi,” ujarnya.

Selain pendidikan karakter, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan. Delapan aksi pencegahan korupsi yang dijalankan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pengembangan inovasi pemerintahan, sebagai bagian dari sistem pencegahan yang terintegrasi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi itu menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci, karena upaya pencegahan bersifat kolektif dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Kolaborasi memiliki peranan yang penting. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolektif,” tegasnya.

Ia menyebut pemerintah daerah, media, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, hingga organisasi kepemudaan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam membangun kesadaran publik serta mencegah praktik korupsi di lingkungan masing-masing.

Melalui momentum peringatan Hakordia, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap semangat antikorupsi terus diperkuat, baik melalui pembenahan sistem pemerintahan maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (amd/hs)