Rabu
05 Agustus 2026 | 2 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Vaksinasi di DPRD Jatim, Kusnadi: Anggota Dewan Harus Bebas Covid-19

pdip-jatim-kusnadi-150121-1

SURABAYA – Sebagai salah satu kelompok pelayan publik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mulai menjalani vaksinasi dosis pertama di Gedung DPRD, Jalan Indrapura Surabaya pada 14.00 – 17.00 WIB, Jumat (26/2/2021). 

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengucapkan terima kasih karena anggota dewan berkesempatan mendapatkan vaksinasi, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Karena bagaimanapun interaksi teman-teman anggota terhadap masyarakat itu kan tinggi, Kalau anggota sendiri membawa virus itu nanti kan bisa menyebarkan ke masyarakat, sehingga memang anggota dewan harus terbebas dari Covid-19,” kata Kusnadi.

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menambahkan, dengan adanya vaksinasi ini, diharapkan anggota DPRD Jawa Timur sebagai unsur pemerintahan bisa tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, untuk bisa bersama dengan rakyat bergotong royong membuat provinsi ini bangkit dari kondisi pandemi.

Baca juga: Kusnadi: Vaksinasi Bukti Tanggung Jawab Pemerintah pada Rakyat

Kusnadi sendiri sudah mengikuti vaksinasi di gedung negara Grahadi pada Kamis (14/1/2021) lalu. Vaksinasi diikuti jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat ini sebagai awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jatim. 

Sementara itu, salah satu anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih menyambut baik adanya vaksinasi ini, mengingat dirinya berisiko terpapar virus Corona dengan mobilitasnya yang cukup tinggi. 

Terlebih, perempuan kelahiran Pacitan ini sekarang memiliki balita di usia menyusui. “Ini berita gembira untuk saya. Mungkin dengan divaksin, rasa khawatir saya bisa berkurang, bukan hilang tapi berkurang karena keluarga belum divaksin,” ujarnya. 

“Dan saya rasa ini aman karena sudah melewati penelitian,” tambah wakil rakyat dari dapil Jatim IX (Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan) yang akrab disapa Sasa ini.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari terpaksa harus menunda proses vaksinasi setelah sehari sebelumnya berkonsultasi terkait hipertiroid yang dialaminya.

“Karena saya punya hipertiroid jadi kemarin saya kontrol, semalam sudah muncul hasil lab nya dan saya bawa ke ahli endokrin di RS Premier dan beliau menyarankan untuk menunda vaksin. Saya harus diterapi dua minggu dulu, kemudian cek lagi tiroid saya, kalau sudah masuk range yang ditentukan baru boleh vaksin,” ujar Agatha.

Sekretaris DPRD Jatim, Andik Fadjar Tjahjono mengatakan, anggota DPRD Jawa Timur sendiri ada sebanyak 120 orang.

Untuk anggota dewan yang berhalangan mengikuti vaksinasi kali ini akan kembali dijadwalkan untuk mengikuti vaksinasi di lokasi berikutnya. (dhani)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Trauma Healing Jadi Prioritas Penanganan Korban KMP Mutiara Sentosa II

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur minta pemerintah menjadikan trauma healing sebagai prioritas dalam ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Sepakati Anggaran Rp274 M untuk Tambahan Tunjangan Profesi Guru ASN

Komisi E DPRD Jatim memastikan alokasi Rp274 miliar melalui APBD untuk membayar tambahan TPG yang menjadi komponen ...
HEADLINE

Soekarno Cup 2026 Buka Jalan Talenta Muda Menuju Timnas dan Liga Profesional

Soekarno Cup 2026 diikuti 16 provinsi dengan target melahirkan talenta sepak bola yang mampu menembus klub ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Iuran HUT RI di Kampung Tidak Dipatok, Harus Sukarela

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta panitia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik ...
KRONIK

Bupati Lukman Lepas Kontingen Jamnas XII: Menyala Pramuka Bangkalan!

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Minta Aparat Usut Tuntas Jaringan Penadah Pencurian Aset Publik

SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya minta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan penadah barang bekas ...