SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Darmadi Durianto, memperingatkan pemerintah potensi efek domino dari lonjakan harga Pertamax yang akan memukul telak ekonomi 169 juta penduduk kelas menengah.

Seperti diketahui, per 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik Rp3.950, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter (untuk wilayah Jawa termasuk Surabaya).

Menurutnya, kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak karena mayoritas pengguna aktif Pertamax. Otomatis pengeluaran rumah tangga naik drastis, sedangkan pendapatan (income) mereka cenderung stagnan.

Terlebih, kelas menengah merupakan kelompok yang tidak tersentuh oleh skema bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alhasil, daya beli menurun dan meningkatkan potensi risiko sistemik yang dapat merambat ke sektor keuangan.

Hal ini sangat miris, mengingat kelas menengah memegang peran penting dalam perekonomian nasional sebagai pembayar pajak, pengguna kredit perbankan, pembeli rumah, hingga penggerak konsumsi domestik.

Konsumsi rumah tangga, tambah Darmadi, merupakan mesin utama penggerak ekonomi yang menyumbang 56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Maka yang akan terjadi adalah daya beli turun dan itu akan memengaruhi daya beli masyarakat secara luas,” ujar Darmadi saat ditemui di DPD PDI Perjuangan Jatim, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, kelompok ekonomi menengah dikenal punya beban kewajiban finansial yang tetap, seperti cicilan perumahan (KPR) dan kendaraan bermotor. Dengan tersedotnya pendapatan untuk biaya energi, kemampuan mereka untuk membayar cicilan tersebut diprediksi akan menurun.

Hal ini dikhawatirkan memicu kenaikan angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di sektor perbankan.

“Di banyak negara, kelas menengah ini yang bergerak dan itu yang merubuhkan pemerintah, contohnya di Chili,” sebutnya.

Untuk itu, anggota Komisi VI DPR RI itu mendesak pemerintah untuk segera merumuskan solusi konkret bagi kelas menengah ini.

“Sekarang apa langkah pemerintah untuk bisa menyelamatkan mereka? Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena domino efeknya sangat panjang,” tegasnya.

Sekadar informasi, jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia terus menyusut. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS