MALANG — Pencegahan kenakalan remaja dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan yang dihadapi pelajar dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Dalam waktu dekat, DPRD Jatim akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyatukan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Salah satu yang didorong adalah pembentukan wadah aman bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk melaporkan sekaligus menangani temuan kasus di sekolah.

“Kita tidak bisa membebankan persoalan ini hanya kepada sekolah. Harus ada sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat,” kata Sri Untari saat agenda reses melalui sosialisasi bertajuk Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era Digital dan AI: Sinergi Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam Pencegahan Kenakalan dan Perilaku Menyimpang di Malang, Selasa (22/9/2026).

Menurut Sri Untari, masyarakat, terutama orang tua, saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mendampingi anak usia sekolah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga kesehatan mental, penggunaan teknologi, hingga capaian akademik.

Ia mengaku prihatin setelah mendengarkan langsung laporan dan keluhan dari para guru BK. Menurutnya, tantangan yang dihadapi siswa SMP dan SMA saat ini membutuhkan perhatian khusus.

“Kompleksitas hari ini anak-anak kita dihadapkan pada situasi yang butuh perhatian sangat khusus,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Sri Untari mengatakan tantangan remaja juga tercermin dari persoalan capaian akademik dan kesehatan mental. Ia mencontohkan data Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menunjukkan capaian kemampuan matematika pelajar di Jawa Timur masih perlu mendapat perhatian.

“Contoh, kemampuan matematika anak SMA di Jatim dari data terbaru hanya 42 sekian, SMP cuma 40 sekian. Sisi akademik kurang, lalu dari sisi mental makin banyak yang depresi,” ujarnya.

Selain persoalan akademik dan kesehatan mental, guru BK juga menyampaikan berbagai temuan terkait perilaku siswa. Di antaranya persoalan seks berisiko dan HIV/AIDS, pernikahan dini, serta penggunaan gawai yang telah merambah pada judi online dan pornografi.

Sri Untari menilai perkembangan teknologi yang tidak diimbangi pendampingan dapat membuat anak lebih mudah terpapar berbagai konten dan perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka.

“Anak-anak masa pubertas rasa ingin tahunya besar. Kalau tidak diberi koridor yang tepat, mau jadi apa? Kalau kita biarkan seperti ini, ‘wassalam’ menuju Indonesia Emas,” tegasnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Sri Untari menilai guru BK membutuhkan dukungan sistem agar tidak bekerja sendirian ketika menemukan kasus di sekolah.

Karena itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan DP3A dinilai penting untuk membangun mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas. Guru BK harus memiliki ruang untuk menyampaikan temuan tanpa khawatir persoalan tersebut justru menjadi beban bagi sekolah maupun dirinya.

Menurut Sri Untari, mekanisme tersebut juga perlu memastikan setiap kasus ditangani berdasarkan kebutuhan anak dan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi, termasuk tenaga psikologi maupun kesehatan jika diperlukan.

“Kita akan koordinasi dengan Sekda untuk menyatukan Dinas Pendidikan dan DP3A. Guru BK harus punya wadah yang aman untuk melaporkan dan menangani temuan kasus di sekolah,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan terhadap persoalan remaja juga harus dilakukan secara edukatif dan tidak semata-mata mengandalkan hukuman.

“Pendidikan tepat, generasi hebat. Pendidikan tepat itu tidak apa-apa melakukan asesmen atau riset kecil di lingkungan sekolah untuk memetakan masalah. Guru BK harus jadi benteng penyadaran bagi anak-anak kita,” katanya.

Sri Untari juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di desa dan wilayah pesisir. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan pemahaman teknologi antara orang tua dan anak

Orang tua perlu mendapatkan pengetahuan mengenai risiko penggunaan gawai secara berlebihan, termasuk paparan konten negatif dan aktivitas digital yang berpotensi merugikan anak. “Orang tua di daerah pedesaan atau pesisir harus diedukasi agar paham bahaya scrolling tanpa batas yang dilakukan anak-anak mereka,” ujar dia.

Upaya pencegahan, lanjut Untari, juga perlu melibatkan lingkungan masyarakat di tingkat RT dan RW. Sri Untari berkomitmen mendorong penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPA) di lingkungan masyarakat.

PUSPA dapat melibatkan psikolog dan tenaga medis. Grup WhatsApp RT/RW juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi parenting positif secara berkala.

Dengan pola tersebut, pendampingan terhadap remaja tidak berhenti di sekolah, tetapi berlanjut di rumah dan lingkungan tempat tinggal.

Sri Untari juga menekankan pentingnya keteladanan orang dewasa. Menurut dia, pendekatan pendidikan saat ini tidak cukup hanya melalui formalitas dan doktrinasi, tetapi harus mendorong penyadaran moral.

Orang tua, kata dia, tidak cukup hadir ketika pengambilan rapor. Mereka perlu membangun komunikasi secara rutin mengenai perkembangan perilaku dan kehidupan anak.

Di tengah kultur masyarakat yang masih kuat dengan pola keteladanan dari orang yang lebih tua, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat juga dituntut memberikan contoh yang baik.

“Pendidikan tidak hanya soal menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh. Anak-anak juga membutuhkan contoh dari orang dewasa di sekitarnya,” ujarnya.

Sri Untari berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan sekaligus ketahanan remaja menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan (AI). (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS