BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali menunjukkan kinerja positif pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2024. Prestasi ini telah diraih secara konsisten selama 13 tahun berturut-turut.

Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Kamis (17/5/2025). Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah.

Bupati Ipuk bersyukur pemkab berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 13 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukkan pengelolaan keuangan kabupaten ini sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

“Pencapaian WTP ini adalah bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab pemkab terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ipuk.

“Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.

Dengan berhasil mempertahankan WTP 13 kali beruntun juga akan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak seperti pemerintah pusat hingga investor kepada Banyuwangi.

“Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan keyakinan pada pusat untuk mendukung program daerah. Sedangkan bagi investor menjadi pertimbangan bahwa daerah memiliki tata kelola yang baik. Ini dapat mendorong masuknya investasi ke daerah,” tutur Ipuk

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Yuan Candra, mengatakan bahwa BPK memberikan opini sebagai kesimpulan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan.

“Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa menurut penilaian independen, instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yuan.

“Ini juga berarti pemkab telah menunjukkan upaya-upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensidan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS