SURABAYA – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno menyatakan, food estate, program ketahanan pangan nasional pemerintahan Presiden Jokowi, ditargetkan mampu menggenjot produksi pangan di Indonesia.

Menurutnya program untuk menguatkan ketahanan pangan nasional ini adalah sebuah langkah yang luar biasa dari Pemerintah RI, terutama setelah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, mayoritas negara-negara di luar Indonesia ketika Covid-19 terjadi, memilih melakukan lockdown dan membatasi kegiatan perekonomian.

Hal tersebut juga berdampak kepada perdagangan komoditas pangan, sehingga sempat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Karena itu, kata Untari, program food estate ini kelak diharapkan mampu menjadi jawaban untuk menciptakan kemandirian pangan nasional.

“Pandemi Covid-19 sudah mengajari kita banyak hal termasuk bagaimana Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dalam bidang pangan. Karena Indonesia dikenal sebagai negeri gemah ripah loh jinawi,” terang Untari, di acara talkshow di Gedung Kuliah Bersama, Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (5/11/2022).

Oleh sebab itu, dalam kegiatan talkshow dengan tema ‘Ketahanan Pangan: Ujung Jurang Bagi Krisis Lingkungan’, Untari menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati karena food estate butuh kesiapan infrastruktur yang memadai, kelayakan lingkungan dan dukungan finansial.

Selain itu, faktor SDM serta konflik dengan masyarakat lokal menjadi faktor yang harus diperhatikan.

SDM menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah, dimana SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan gagalnya proyek food estate sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

“Salah satu ciri keberhasilan food estate itu adalah masyarakat lokal dan petaninya harus terorganisir dalam sebuah wadah. Salah satunya melalui koperasi, yang nantinya akan mengatur bagaimana proses cocok tanam di lapangan, luasan areal budidaya, dan kesiapan pasar. Sehingga alur produksi hingga konsumsi sudah jelas,” papar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut.

Menilik keikutsertaan koperasi dalam program swasemba pangan, sebutnya, sudah sejak tahun 1974.

Yakni melalui pendirian Badan Usaha Unit Desa yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD).

“Koperasi berperan penting pada dekade 1980-1990-an ketika kita berhasil melakukan swasembada beras. Melalui koperasi telah terbukti gerakan pemberdayaan ekonomi petani yang didasarkan atas asas kekeluargaan,” ujarnya.

Seperti yang saat ini terjadi di Wonosobo, Untari menjelaskan saat ini koperasi tani juga dilibatkan dalam mensukseskan program food estate.

Dalam perjalanannya, lanjut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut, koperasi tidak hanya mengatur terkait pemasaran, tetapi untuk mengorganisir alur produksi, kebutuhan pasar, hingga penyediaan KUR.

“Jadi koperasi inilah yang berperan untuk mengatur semua alur dalam pertanian. Saya meyakini koperasi dapat memiliki peran luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena melalui koperasi, baik petani dan masyarakat sama-sama merasakan manfaat,” kata Untari. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS