JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto berpendapat, upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) muncul lantaran rendahnya elektabilitas Prabowo-Sandiaga.

“Ketika seluruh lembaga survei sudah menyatakan bahwa ini sudah nyaris flat antara elektoral Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Pak Prabowo-Sandi, di mana Pak Prabowo-Sandi rata-rata 29 persen, kemudian Pak Jokowi berkisar antara 55-58 persen,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

“Maka ini yang mereka lakukan sebagaimana 2014 lalu,” lanjut Hasto.

Dia menambahkan ada kecenderungan kubu Prabowo-Sandiaga menilai kelebihan yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai kecurangan.

Hasto pun minta kubu Prabowo-Sandiaga menyampaikan dugaan kecurangan melalui mekanisme yang sudah disediakan.

Sekjen PDI Perjuangan itu pun menilai beberapa permasalahan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diselesaikan dengan melibatkan KPU.

Sebab, jelas Hasto, sudah ada mekanisme melalui partai politik pengusung mereka di DPR melalui rapat kerja bersama KPU atau melalui pihak penghubung (Liaison Officer) kepada KPU langsung.

“Jadi kenapa harus disampaikan di jalan-jalan. Ya kalau tidak ada sebuah kegiatan politik untuk mendelegitimasi itu. Karena itulah kami mengimbau kalau ada persoalan-persoalan, mekanisme yang kita sepakati adalah sampaikan melalui fungsi pengawasan di DPR,” ujarnya.

“Atau sampaikan melalui LO dari setiap partai, dari setiap pasangan calon langsung kepada KPU. Ini yang akan menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi kita itu,” lanjut dia.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU. Indikasinya antara lain aksi massa Forum Umat Islam (FUI) di depan kantor KPU yang juga diikuti senior PAN Amien Rais.

Dalam aksi itu, massa menuntut supaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dengan bersih dan tidak disertai dengan tindakan curang.

“Itu logika yang dibangun untuk mendelegitimasi posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut saya, ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU,” kata Adi Prayitno kepada Kompas.com, Sabtu pekan lalu.

Adi menilai, pola-pola membangun opini pemilu curang berulang seperti 2014 lalu. Kandidat lupa bahwa yang masyarakat butuhkan adalah gagasan, visi, dan program untuk membangun bangsa.

Kalau ada pihak yang terus bermain dengan isu kecurangan, maka akan berpotensi mengganggu jalannya pemilu. “Sebaiknya semua kubu lebih fokus pada penyampaian gagasan, visi, dan program,” ujar Adi.

Menurut Adi, di era demokrasi dengan serba keterbukaan informasi, KPU justru satu-satunya lembaga yang mestinya dipercaya untuk menyelenggarakan pemilihan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS