oleh

Tjahjo Kumolo Dorong Pemda Terapkan Konsep Smart City

pdip-jatim-sekjen-tjahjo-kJAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mendorong setiap daerah menerapkan smart city atau kota cerdas. Pasalnya, penerapan konsep smart city ini bisa mempercepat setiap daerah dalam mencapai kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

“Saya sangat mendorong agar pemerintah daerah yang mempunyai masalah perkotaan, dapat menggunakan pendekatan konsep smart city ini,” kata Tjahjo Kumolo, kemarin.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menjelaskan, konsep smart city sesungguhnya merupakan konsep pembangunan kota dari Jepang dengan memanfaatkan teknologi.

Untuk mencapai daerah yang smart city, itu tidak mudah. Menurut Tjahjo, Jepang saja membutuhkan waktu 20 tahun untuk dapat mengimplementasikan konsep itu dalam rangka menangani permasalahan di perkotaan.

Di Indonesia, ada beberapa kota yang sudah mengimplementasikan konsep smart city. Seperti Kota Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya.

Dia menyebut, ada enam konsep smart city. Yakni smart economy (cerdas ekonomi), smart mobility (cerdas mobilitas), smart environment (cerdas lingkungan), smart government (cerdas pemerintahan), smart living (cerdas kehidupan), dan smart people (cerdas manusia).

Implementasi konsep smart city itu, ungkapnya, seperti Kota Jakarta dengan memasang kamera dan sensor di setiap sudut kota, serta aplikasi interaktif yang mendukungnya sehingga dapat mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota Jakarta.

Contoh lain, Kota Bandung yang telah mengembangkan layanan akses internet di taman-taman kota sehingga menarik warga Kota Bandung untuk berkunjung ke taman.

Pun di Kota Surabaya dengan meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi 40 persen. Hal ini melebihi batas minimal 20 persen RTH sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Juga pelayanan KTP-elektronik (e-KTP) oleh pemerintah daerah.  Hingga saat ini jumlah penduduk yang sudah perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik sejumlah 156.706.981 jiwa (85,8 persen) dari 182.588.494 jiwa yang wajib KTP,” urainya. (goek)