SURABAYA – Berbagai terobosan dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi demi memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Terbaru, semua pelayanan publik yang dilakukan jajaran Pemkot Surabaya bisa dipantau melalui monitor besar di ruang kerja Eri Cahyadi.

Terobosan baru ini sudah dimulai Kamis 3 November 2022. Sejak pagi tadi, Eri terlihat sibuk melototi satu persatu monitor di ruang kerjanya yang berasal dari CCTV yang dipasang di seluruh pelayanan publik.

Tampilan monitor selalu ter-update ke kondisi terkini. Mulai pelayanan publik yang ada di kantor kelurahan, kecamatan, semua perangkat daerah (PD) yang melakukan pelayanan publik, dan Puskesmas se-Kota Surabaya.

Begitu melihat ada pelayanan publik yang masih antre, dan ada salah satu petugas yang hanya main handphone (HP), Eri langsung menghubungi camat atau lurahnya untuk menegur petugas yang main HP.

Bahkan, saat itu dia menemukan salah satu petugas pelayanan memakai sandal jepit saat bekerja. Dia pun memfoto dan mengirimkan ke grup kepala PD dan memintanya untuk menegur staf tersebut.

“Inspektorat tolong turun periksa semua. Sudah saya sampaikan kepala dinas, lurah, camat kalau masih ada staf yang sandalan di kantor dalam pelayanan ke masyarakat yang aku sanksi sampean (kamu) juga lho ya,” tegas Eri di grup tersebut.

Setelah melototi layar besar dan menegur sejumlah staf Pemkot yang bertugas di tempat pelayanan publik, Eri pun mengumpulkan sejumlah kepala PD di ruang kerjanya. Eri minta pelayanan publik itu diperbaiki dan tempat pelayanan publik diminta untuk segera direnovasi.

Pada kesempatan itu, Eri menjelaskan, bahwa sudah sekitar tiga bulan lebih dia memberikan pembelajaran dan ilmu kepada para camat dan kepala PD melalui program “Sambat Nang Cak Eri”.

Dalam program tersebut, Eri memberikan berbagai solusi solutif atas semua permasalahan warga yang dikeluhkan. Berbagai langkah pun langsung dilakukan kala itu.

“Solusi solutif yang saya berikan, ilmu-ilmu yang saya berikan itu tinggal saya pantau sekarang. Jadi, saya berharap camat dan lurah itu bisa meniru apa yang saya lakukan dalam sambat,” katanya.

“Setelah saya memberikan ilmu kepada mereka, maka mereka harus menindaklanjuti. Saya tidak ingin ada pelayanan yang tidak ada solusinya di kantor kelurahan, makanya akan saya lihat di ruangan saya ini,” sambung dia.

Kader PDI Perjungan ini menegaskan, bahwa layar monitor besar di ruang kerjanya itu akan merekam semua pelayanan publik yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya.

Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, PD yang melakukan pelayanan publik hingga seluruh Puskesmas.

Demi mensiasati supaya bisa tampil semuanya, maka setiap lima menit sekali, layar itu akan bergeser, sehingga semua pelayanan publik dapat terekam semua.

“Ini akan menjadi saksi dan bukti yang tidak bisa dibohongi. Jadi, ke depan saya bisa memantau melalui CCTV, saya juga akan terus turun ke lapangan secara acak dan waktunya tidak mungkin ada yang tahu, dan juga saya bisa mendapatkan informasi dari warga, karena nomor HP saya sudah disebar,” ujarnya.

Menurutnya, informasi ini penting untuk mengecek apakah berbagai program yang telah disepakati sudah bisa berjalan atau tidak. Ketika tidak bisa berjalan, berarti harus ditindaklanjuti dengan kontrak kinerja.

“Jadi kalau tidak mampu gantilah,” tegas mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut.

Sebenarnya, lanjut dia, jajaran Pemkot Surabaya itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota. Namun, kadang kalau tidak dipantau dan diawasi, mereka cenderung bertindak seenaknya sendiri, dan itu tentu tidak boleh.

“Saya ini ingin membentuk sebuah sistem di Pemkot. Bukan karena wali kotanya, tapi sistemnya yang harus berjalan, dan ini demi umat semuanya. Apalagi pegawai negeri ini kan digaji untuk kepentingan umat, bukan karena pemimpinnya, sehingga meskipun ganti kepemimpinan, sistem itu terus berjalan,” tandasnya.

Demi menciptakan sistem tersebut, ia mengaku harus tegas, sehingga apabila masih ada staf yang bertugas di pelayanan publik menggunakan sandal, kalau masih ada kantor seperti ‘kadang pitik’, kalau masih ada antrean di Puskesmas, berarti yang salah adalah camatnya atau kepala dinasnya.

“Kenapa seperti itu, karena saya sudah memberikan arahan kepada mereka, dan berarti mereka itu tidak mengarahkan hingga ke tingkat bawah, berarti yang salah ya pimpinannya itu,” tandas Eri.

Dia menambahkan, semua ini harus dilakukan karena dia ingin semua pelayanan publik di Kota Surabaya, baik yang ada di kelurahan, kecamatan, dan dinas maupun di Puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Ketika itu bisa dilakukan, maka tidak ada lagi antrean lama, tidak ada lagi warga yang ‘diping-pong’, dan tidak ada lagi warga yang menunggu di tempat yang tidak nyaman.

“Nah, setelah semua sistem ini diubah dan diperbaiki, tapi masih ada masalah yang terus menerus, berarti yang salah itu adalah manusianya, sehingga solusinya adalah diganti, pejabatnya diganti!” tegasnya. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS