MALANG – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita mendapatkan berbagai aduan dari masyarakat berkaitan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan mahalnya biaya untuk seragam sekolah.

Berkaitan dengan aduan mahalnya biaya seragam sekolah Amithya mengatakan, tidak semua wali murid memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian komite ataupun pimpinan sekolah.

”Harga seragam sebenarnya relatif, mungkin ada sebagian wali murid yang tidak bisa memenuhi harga yang dipatok sekolah,” ungkap Amithya, Jumat (28/7/2023).

Pihaknya segera menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk padanya. ”Tentu setelah ini segera kami cari solusinya. Mungkin bisa diberi keringanan oleh disdikbud,” ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan PPDB, Amithya menjelaskan bahwa rasio antara lulusan peserta didik baru masih terlampau tinggi dibandingkan dengan daya tampung institusi pendidikan yang ada di Kota Malang khususnya SMP.

Menurutnya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya terkait zonasi masih mengakibatkan permasalahan di masyarakat Kota Malang.

Sebab, belum ada upaya maksimal untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai pada institusi pendidikan swasta di Kota Malang, yang menyebabkan pendaftar di sekolah negeri melebihi daya tampung yang tersedia.

“Otomatis, tujuan pemerataan pendidikan tidak dapat terpenuhi, sebab peserta didik baru lebih meminati institusi pendidikan negeri yang secara penganggaran terfasilitasi secara intensif oleh Pemerintah Kota Malang,” papar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar dalam waktu dekat Pemerintah Kota Malang dapat mempersiapkan design peta pemerataan pendidikan dengan strategi yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS